Negeri Dewa-dewi Mendadak Lumpuh, Warga Protes Jam Kerja "Mencekik"

Jakarta, CNBC Indonesia - Yunani lumpuh pada Rabu (1/10/2025) setelah ribuan pekerja sektor publik dan swasta melakukan mogok umum menolak rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang memperpanjang jam kerja hingga 13 jam per hari.

Transportasi di Athena dan Thessaloniki terhenti, layanan publik terganggu, hingga aktivitas pelabuhan ikut terhenti. Rumah sakit, sekolah, dan layanan pemerintahan hanya beroperasi terbatas seiring pekerja turun ke jalan menolak aturan baru tersebut.

"Orang-orang Yunani sudah dipaksa bertahan hidup dengan upah terendah di Eropa dan sekarang mereka meminta kami bekerja hampir sepanjang hari. Orang-orang tidak bisa dipaksa seperti ini; suatu saat nanti akan terjadi ledakan," kata Makis Kontogiorgos, anggota serikat pekerja dari perusahaan teknologi besar, seperti dikutip The Guardian, Kamis (2/10/2025).

Rancangan undang-undang ini didorong pemerintahan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis yang probisnis, dengan alasan untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Niki Kerameus menegaskan, aturan 13 jam hanya akan berlaku dalam kondisi "luar biasa".

Namun serikat pekerja menilai kebijakan itu justru membuka ruang bagi eksploitasi. Serikat buruh Pame bahkan menyebut aturan ini sebagai bentuk "perbudakan modern".

Menurut Eurostat, warga Yunani sudah memiliki jam kerja terpanjang di Eropa dengan rata-rata 39,8 jam per minggu, di atas rata-rata Uni Eropa 35,8 jam. Sementara itu, upah minimum di Yunani 880 euro (setara Rp17,2 juta) per bulan masih termasuk yang terendah di kawasan.

Katerina Andritsopoulou (55), pekerja manufaktur, mengaku khawatir aturan baru bakal meningkatkan pelanggaran ketenagakerjaan.

"Sementara negara lain membicarakan minggu kerja lebih pendek, di Yunani justru sebaliknya. Di abad ke-21, semuanya tentang jam kerja lebih panjang dan upah yang tidak mencerminkan biaya hidup," ujarnya.

Sejak menjabat pada 2019, Mitsotakis gencar mendorong reformasi pasar tenaga kerja dengan memangkas kekuatan serikat pekerja. Namun kebijakan jam kerja 13 jam ini memicu penolakan luas di tengah biaya hidup yang kian tinggi.