Sukses Jalankan Program MBG, Kabupaten Bandung Jadi Percontohan

Jakarta, CNBC Indonesia - Provinsi Jawa Barat menempati kasus tertinggi kejadian luar biasa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ada beberapa kabupaten/kota justru bisa menjadi contoh penyelenggaraan MBG yang baik dan aman sesuai target, salah satunya Kabupaten Bandung.

Staff Ahli Kemenko Polkam RI Marsekal Muda TNI Oka Prawira sempat menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Bandung, dan bertemu dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Rabu (1/10/2025).

Ia menilai Kabupaten Bandung layak dijadikan pilot project implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Ia bilang langkah Bupati Bandung mengorkestrasi Forkopimda, menguatkan SOP teknis, hingga menghadirkan Satgas MBG mendapat apresiasi tinggi.

Dengan 361 dapur SPPG yang ditargetkan beroperasi pada Desember 2025, lebih dari 1,2 juta penerima manfaat akan merasakan langsung kebermanfaatan program ini.

[Gambas:Instagram]

"Untuk Kabupaten Bandung justru ini menjadi contoh diadopsi bagi kabupaten atau wilayah lain, apalagi ada satgas yang dibentuk oleh Pak Bupati (Dadang Supriatna), ini bentuk sosialisasi dan mekanisme MBG, soal teknis, yang harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat," dikutip dari akun Instagram Kabupaten Bandung, dikutip Kamis (2/10/2025)

Ia menilai Kabupaten Bandung, mampu menyelesaikan program MBG dengan baik, termasuk program-program prioritas pemerintah pusat seperti sekolah rakyat dan program prioritas nasional lainnya.

Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan adanya peningkatan kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, jumlah kejadian gangguan pencernaan naik tajam dalam dua bulan terakhir.

"Dari 6 Januari sampai 31 Juli, tercatat ada 24 kasus. Namun sejak 1 Agustus sampai 30 September, jumlahnya bertambah 51 kasus," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menkes, BPOM, BKKBN, dan Komisi IX DPR soal Penanganan Kasus Program MBG di Gedung Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Data BGN menunjukkan kasus keracunan tersebar di tiga wilayah besar, pertama Wilayah I (Sumatera) yang mencatat ratusan siswa terdampak, termasuk kasus di Palembang dan Karimun. Kedua, Wilayah II (Jawa) mencatatkan paling dominan, dengan kasus di Garut, Bandung, hingga Cihamplas Pasarbo.

Ketiga di Wilayah III (Indonesia Timur) yang meliputi Nunukan, Ujung Bulu, Mamuju, hingga Banggai, yang menjadi kasus terbesar dengan 338 anak sakit. Dadan menjelaskan, penyebab kasus bervariasi, mulai dari kesalahan dalam pengadaan bahan baku, distribusi makanan yang melewati batas waktu aman, hingga pergantian pemasok yang tidak siap secara kualitas.

Menurut Dadan, sebagian besar kasus terjadi karena standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan tidak dijalankan dengan baik.

"Pembelian bahan baku seharusnya H-2, ada yang dilakukan H-4. Proses memasak dan distribusi maksimal enam jam, ada yang sampai 12 jam. Hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan masalah," jelasnya.

BGN menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar SOP hingga proses perbaikan selesai. Presiden juga telah memerintahkan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi, rapid test makanan, serta melibatkan juru masak terlatih.

Dadan juga menekankan, sertifikasi bakal diperketat. Setiap SPPG, kata ia, wajib memiliki Sertifikat Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP dari lembaga independen.

"Penutupan SPPG yang melanggar bersifat sementara, sampai mereka bisa menyesuaikan diri dengan standar yang berlaku," ujar Dadan.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hitung-hitungan Prabowo, Penerima MBG Tembus 82,9 Juta di November