Internasional

Bukan Raja Salman, Sosok Ini Ditunjuk Trump Jadi Dewan Perdamaian Gaza

sef, CNBC Indonesia

30 September 2025 16:40

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair tiba di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (19/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) — Foto: Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair tiba di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2024 lalu. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk mantan perdana menteri (PM) Inggris, Tony Blair, untuk bergabung dengan badan internasional yang mengawasi Gaza. Hal ini terkait rencana mengakhiri perang yang diketok Trump bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih, Senin.

Blair menjadi anggota pertama yang ditunjuk dalam "Dewan Perdamaian" yang akan diketuai Trump. Ia akan bertugas mengawasi sementara pemerintahan Gaza jika Hamas menerima rencana perdamaian di wilayah itu.

Baca:

Kemlu Respons Baliho Wajah Presiden Prabowo di Tel Aviv Israel

Blair mengatakan rencana tersebut adalah peluang terbaik untuk mengakhiri dua tahun perang, kesengsaraan, dan penderitaan. Ia sebelumnya menjabat sebagai PM Inggris dari tahun 1997 hingga 2007.

"Para pemimpin dari negara lain di dewan tersebut akan ditunjuk kemudian," kata Trump dikutip Selasa (30/9/2025).

Baca:

Netanyahu Tiba-Tiba Minta Maaf ke Pemimpin Arab, Janji Tak Ulangi Lagi

Lalu Mengapa Blair?

Isu timur tengah sebenarnya bukan hal baru bagi Blair. Ia membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003.

Setelah meninggalkan jabatannya, ia menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Ia berfokus pada pembangunan ekonomi di Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana bagi wilayah tersebut. Kala itu utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, menyebut pembicaraan dengan Blair sebagai hal "yang sangat komprehensif".

Baca:

Isi Proposal Perdamaian Gaza Trump-Netanyahu, Arab & RI Disebut Setuju

"Presiden Trump telah menetapkan rencana yang berani dan cerdas yang, jika disetujui, dapat mengakhiri perang, membawa bantuan langsung ke Gaza, peluang masa depan yang lebih cerah dan lebih baik bagi rakyatnya, sekaligus memastikan keamanan Israel yang absolut dan abadi serta pembebasan semua sandera," kata Blair dimuat BBC Internasional.

"Ini memberi kita kesempatan terbaik untuk mengakhiri dua tahun perang, kesengsaraan, dan penderitaan, dan saya berterima kasih kepada Presiden Trump atas kepemimpinan, tekad, dan komitmennya," tambahnya.

"Secara khusus, kesediaannya untuk memimpin Dewan Perdamaian guna mengawasi Gaza yang baru merupakan sinyal dukungan dan keyakinan yang besar terhadap masa depan Gaza, terhadap kemungkinan Israel dan Palestina menemukan jalan menuju perdamaian, dan terhadap potensi aliansi regional dan global yang lebih luas untuk melawan kekuatan ekstremisme dan mendorong perdamaian dan kemakmuran antarbangsa."

Baca:

Ini Reaksi Hamas soal Deal Trump-Netanyahu, Perang Gaza Kelar?

Rencana yang diumumkan pada hari Senin menandai pergeseran dari gagasan sebelumnya yang digulirkan oleh pemerintahan Trump. Pada bulan Februari, Trump menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan membangun "riviera Timur Tengah".

Gagasan tersebut akan melibatkan pemindahan paksa warga Palestina di wilayah tersebut dan melanggar hukum internasional, sebuah langkah yang tidak akan didukung oleh kantor Blair. Militer Israel melancarkan kampanye di Gaza sebagai tanggapan atas serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada tahun 2023, ketika sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera, dan telah menewaskan 66.055 warga sipil serta disebut PBB genosida.