Tetangga RI 'Macan Asia' Terancam Resesi, Bakal Kena di 2040

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Selatan (Korsel) mencatat peningkatan angka kelahiran di 2024. Ini merupakan "keajaiban" di negeri "Macan Asia" itu.

Namun peningkatan menjadi 0,74 tahun lalu, tetap merupakan yang terendah di antara negara-negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi). Angka kelahiran negara-negara OECD rata-rata berada di kisaran 1,43 pada tahun 2023.

Menurut bank sentral, Bank of Korea, penurunan populasi dapat menyebabkan resesi permanen pada tahun 2040. Tingkat penggantian yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat populasi adalah 2,1, dan Korsel jauh di bawah ambang batas tersebut.

Pilihan Redaksi Bendera One Piece Berkibar Lagi, Ribuan Gen Z Demo-Menentang Presiden Bak Tsunami, Gelombang 8 M Hantam Tetangga RI-Buat Kota Porak-poranda Breaking: Gempa Guncang Tasikmalaya & Garut Jawa Barat Akhir Perang Gaza di Depan Mata, Trump Sepakati Ini Dengan Netanyahu Kemlu Respons Baliho Wajah Presiden Prabowo di Tel Aviv Israel

Sebuah studi terpisah oleh Korea Development Institute mengatakan bahwa pergeseran demografis akan terus menghambat potensi pertumbuhan, yang dapat jatuh mendekati nol pada tahun 2040-an. Dengan skenario pesimis, negara ini akan kontraksi 2041, sementara dengan kontraksi netral pada tahun 2047.

"Jika inovasi teknologi gagal mengimbangi penurunan ini, Korea akan mengalami perlambatan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Direktur Institut Populasi Semenanjung Korea untuk Masa Depan, Lee In-sil, dikutip CNBC Internasional, Selasa (30/9/2025).

Berbagai Upaya

Korsel sendiri sebenarnya sudah melakukan beragam upaya. Negara ini telah meluncurkan paket demi paket langkah dukungan bagi pasangan pengantin baru untuk memiliki anak, termasuk bonus kelahiran dan hadiah uang tunai.

Menurut sebuah makalah tahun 2024 di Jurnal Etika Medis, Seoul telah menghabiskan lebih dari US$270 miliar (4.506 triliun) selama 16 tahun terakhir untuk insentif guna mendorong kelahiran. Pada tahun 2023, Seoul bahkan mengusulkan gagasan untuk membebaskan pria dari wajib militer jika mereka memiliki tiga anak atau lebih sebelum usia 30 tahun.

Namun, upaya semacam itu hanya berdampak kecil di negara yang disebut sebagai "Keajaiban di Sungai Han". Julukan itu diberikan karena kebangkitan Korsel yang pesat pascaperang.

"Saya rasa kebijakan kependudukan tidak mungkin dapat secara efektif meningkatkan tingkat kesuburan di Korea Selatan secara signifikan," kata seorang ekonom politik di American Enterprise Institute, Nicholas Eberstadt.

Dampaknya ke Mana-Mana

Penurunan angka kelahiran anak di Korsel juga berdampak pada menyusutnya warga negara yang menjadi tenaga kerja. Ini pada akhirnya menekan sistem pensiun di negara itu.

Maret lalu, Korsel sebenarnya mengesahkan reformasi dana pensiun pertamanya dalam 18 tahun. Aturan baru memperpanjang penipisan dana pensiun negara selama 15 tahun hingga tahun 2071.

Ada empat pekerjaan yang memiliki pensiun di Korea, yakni militer, pegawai sekolah swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan pensiun nasional. Reformasi saat ini akan menciptakan struktur di mana generasi muda membayar premi yang lebih tinggi sementara menerima tunjangan yang lebih rendah.

"Pasti akan menimbulkan kritik karena mengalihkan beban kepada generasi mendatang," kata Lee In-sil.

Penurunan angka kelahiran juga berdampak ke jumlah wajib militer. Laki-laki yang mengikuti program wajib ini akan jauh lebih kecil dan berimplikasi ke pertahanan negara.

Jumlah pasukan aktif Korsel telah turun 20% menjadi sekitar 450.000, dari sebelumnya 690.000 pada tahun 2019. Angkatan bersenjata Korsel diperkuat oleh 28.500 tentara AS dan Seoul memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Washington.

Hal ini akan berbahaya jika perang pecah dengan Korea Utara (Korut). Korsel secara resmi masih berperang dengan Korut di mana pada tahun 1953 keduanya hanya setuju gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

"Ketika suatu perekonomian menghadapi resesi, biasanya perekonomian tersebut merespons dengan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi teknologi, kebijakan imigrasi, dan langkah-langkah lain untuk mencegah penurunan lebih lanjut," ujar Lee In-sil lagi.

(sef/sef)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Korea Selatan Cabut Siaran Anti Korut, Pertanda Damai?