Aliansi Ekonom Kritik Keras Program MBG, Minta Hentikan Sementara

Jakarta, CNBC Indonesia - Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah untuk hentikan sementara program Makan Bergizi Gratis. Desakan ini disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9/2025).

Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Lili Yan Ing menyampaikan kekecewaan atas pelaksanaan MBG yang dinilai tidak proposional. Pasalnya, MBG adalah janji politik yang pada idenya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak.

"Kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa menurut kami pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional. Yang kedua adalah kami mengerti bahwa MBG itu adalah janji politik dan pada idenya adalah ya itu memang bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak," ujar Lili saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, ada tiga catatan utama yang perlu diperhatikan. Pertama, adalah cakupan MBG yang terlalu besar. Berdasarkan perhitungan sederhana Aliansi Ekonom Indonesia di SUSENAS, dari 80 juta jumlah siswa yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah makan hanya 1% atau sekitar 800 ribu siswa.

Sementara yang menyatakan bahwa mereka kekurangan makan hanya 4% atau sekitar 3,5 juta siswa.

Maka dari itu, berdasarkan hitungan Aliansi Ekonom Indonesia, 10 ribu dalam waktu 20 hari sebulan, 12 bulan dalam waktu 1 tahun, anggaran maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka Rp 8 triliun setahun.

"Dan itu yang kami tekankan adalah tiga hal. Pertama adalah piloting. Pemerintah harus mempunyai target piloting di daerah tertentu untuk masyarakat yang memang membutuhkan, masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah," ujarnya.

Selain itu, Aliansi Ekonom Indonesia menilai program MBG perlu menerapkan sistem partisipatif oleh orang tua murid, dan guru-guru di sekolah. Catatan terakhir yang disampaikan oleh aliansi kepada pemerintah adalah evaluasi dari program MBG.

Mulai Standard Operational Procedure(SOP) dari program dan sistem MBG hingga akuntabilitas serta transparansi agar masyarakat bisa mengevaluasi secara bersama.

"Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik, jangan sampai ada korban," ujarnya.

"Nyawa ini adalah masa depan bangsa dan saya yakin kita semua mempertanggungjawabkan akan dari setiap nyawa adik-adik anak-anak kita," tegasnya.