12 Negara Umumkan Dukungan Finansial untuk Palestina, Ini Daftarnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 12 negara mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Palestina lewat dukungan finansial. Koalisi ini dibentuk saat Palestina sedang menderita karena kekurangan pendanaan sejak Israel menahan pendapatan pajak mereka.

Laporan AFP menyebut koalisi baru yang bernama "Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina" ini beranggotakan 12 negara yakni Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

"(Koalisi) ini dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina)," sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya yang dilansir AFP.

Dengan adanya bantuan ini, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, mereka berharap Palestina bisa mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

Meski begitu, negara-negara koalisi itu sadar bahwa bantuan dari mereka saja tak akan cukup untuk mendukung Palestina, karenanya mereka juga akan bekerja sama dengan lembaga keuangan dan mitra internasional "untuk memobilisasi sumber daya, mendukung tata kelola, dan reformasi ekonomi yang sedang berlangsung, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh".

Berdasarkan Protokol Paris tahun 1994, Israel memungut pajak atas nama Otoritas Palestina.

Usai perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023, Tel Aviv menahan pendapatan pajak Palestina, meskipun setelah Palestina menyatakan bahwa layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan memburuk dan angka kemiskinan terpuruk.

Israel berdalih bahwa sebagian dana yang ditahan dimaksudkan untuk membayar kembali biaya-biaya seperti listrik yang dijualnya kepada warga Palestina. Namun Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menghentikan semua pembayaran pajak kepada Otoritas Palestina sejak empat bulan lalu. Dia menegaskan akan mengupayakan keruntuhan pemerintah Palestina melalui "pencekikan ekonomi" untuk mencegah pembentukan negara Palestina.