BP Tapera Rancang Konsep Rusunami Subsidi, Incar Warga Gaji Rp10 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Skema pembiayaan rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan mengalami perluasan. BP Tapera tengah mendiskusikan desain baru agar program ini bisa menjangkau masyarakat berpenghasilan menengah, khususnya mereka yang tinggal dan bekerja di wilayah perkotaan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, selama ini mayoritas penerima manfaat FLPP adalah masyarakat dengan penghasilan rendah. Sementara segmen menengah ke atas, terutama mereka yang memiliki penghasilan di atas Rp8 juta per bulan, belum banyak tersentuh.

"Skema FLPP kita terus diskusikan ke depan, kami sudah mengusulkan juga adanya fitur-fitur baru untuk FLPP perkotaan. Ini yang kita diskusikan juga dengan teman-teman perumahan secara intens untuk menjaring masyarakat yang penghasilannya mungkin Rp10 juta ke atas dan fokus di perkotaan," ujar Heru di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Rencana ini mencakup penyediaan rumah tapak dengan harga yang lebih tinggi dari batas FLPP konvensional, serta rumah vertikal atau Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang dirancang khusus untuk kebutuhan masyarakat urban.

"(Agar) rumah vertikal yang harganya ya untuk Rusunami di perkotaan. Ini salah satu upaya untuk perluasan desain FLPP ke depan," jelasnya.

Heru juga memaparkan data saat ini hampir seluruh penyaluran FLPP masih terserap oleh segmen masyarakat berpenghasilan di bawah Rp8 juta.

"Kenapa? Data kami menunjukkan bahwa kurang lebih 98 persen yang mengakses FLPP itu adalah masyarakat yang berpenghasilan dari mulai Rp1 juta sampai Rp8 juta. Yang di atas 8 juta ini peminatnya kurang, masih sangat minimal," katanya.

Baca: Harga Rusun Subsidi di Jakarta Mau Dikaji Ulang, Tanda-Tanda Mau Naik?

Hal ini bisa disebabkan oleh lokasi proyek perumahan subsidi yang cenderung berada di pinggiran kota besar, sementara masyarakat menengah perkotaan cenderung ingin tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas mereka.

"Berarti preferensinya kemungkinan pertama karena masyarakat yang tinggal di perkotaan beraktivitas pekerjaan di perkotaan, sementara FLPP ini kan penyediaan semakin susah di perkotaannya, atau kalau di Jabodetabek, mungkin adanya yang di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya, Serang," ujar Heru.

Karena itu, BP Tapera tengah mencari formula baru agar skema FLPP tidak hanya menyasar segmen MBR, tapi juga bisa menjawab kebutuhan kelompok menengah yang belum terlayani skema konvensional.

"Ini perlu ada solusi. Bahwa ada segmen masyarakat yang berpenghasilan menengah seperti itu ya, dan itu perlu juga diafirmasi melalui skema FLPP yang diperluas. Ini salah satu upaya yang kita lakukan dan ini masih ongoing discussion," pungkasnya.

Perluasan skema FLPP ini dinilai penting di tengah lonjakan harga tanah dan keterbatasan lahan di kota besar, yang membuat masyarakat menengah pun semakin sulit mengakses hunian layak dan terjangkau.

Baca: 2025 Sisa 3 Bulan, Kuota Rumah FLPP Subsidi Masih Ada 167.000 Unit

Foto: Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho saat memberikan keterangan di Menara Mandiri, Jumat (26/9/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho saat memberikan keterangan di Menara Mandiri, Jumat (26/9/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pastikan Rumah Subsidi Tepat Sasaran, BP Tapera Lakukan Pengawasan Ini