RI Mau Nambah Lebih dari 10% Saham Freeport, Berapa Biayanya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari target awal yang sebesar 10%. Rencana ini telah dibahas bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa penambahan saham tersebut tidak akan membebani keuangan negara. Pasalnya, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah cukup rendah.

"Ya, itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali. Dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID. Itu kira-kira," kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).

Bahlil membeberkan, pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Freeport untuk bisa memperoleh porsi saham di atas 10%. Nantinya, sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

"Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua. Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041," katanya.

Menurut Bahlil perpanjangan selepas 2041 cukup penting agar eksplorasi yang dilakukan PTFI bisa tetap berjalan. Karena itu, tahapan-tahapan sedang dipersiapkan, dan setelah rampung, pemerintah berencana menggelar rapat final dengan pihak Freeport pada awal Oktober.

"Nah tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nah nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport," ujarnya.