Top Raja Salman, Sewa Properti Tak Boleh Naik 5 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Arab Saudi mengumumkan pembekuan sewa selama lima tahun untuk properti residensial dan komersial di Riyadh, Kamis. Hal ini terjadi karena ibu kota mengalami lonjakan permintaan perumahan seiring dengan megaproyek ambisius kerajaan yang menarik para pekerja ke kota tersebut.

Kantor Berita Resmi Saudi (SPA) mengatakan bahwa putra mahkota telah mengeluarkan perintah. Ini sebagai tanggapan atas tantangan yang dihadapi ibu kota dalam beberapa tahun terakhir terkait kenaikan sewa residensial dan komersial.

"Keputusan kabinet dan dekrit kerajaan yang menyusul menangguhkan kenaikan tahunan total nilai sewa properti residensial dan komersial yang terletak di wilayah perkotaan Riyadh untuk jangka waktu lima tahun," tulis pernyataan resmi tersebut, dikutip Al-Arabiya, Jumat (26/9/2025).

"Pemilik properti tidak boleh menaikkan total nilai sewa properti yang disepakati dalam kontrak yang ada maupun yang baru mulai Kamis," tambahnya.

Riyadh, ibu kota Arab Saudi, saat ini dihuni oleh lebih dari 8,6 juta orang. Hampir setengahnya adalah warga negara asing.

Banyak yang telah berkumpul di kota tersebut untuk mengerjakan proyek-proyek bernilai miliaran dolar sebagai bagian dari rencana Visi 2030 yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Putra Raja Salman itu berupaya mendiversifikasi ekonomi negara tersebut dari ketergantungan pada minyak.

Otoritas Umum Statistik melaporkan pada bulan Agustus kenaikan harga sewa hunian sebesar 7,6% year-on-year (yoy). Bangunan-bangunan rendah dan vila merupakan mayoritas unit perumahan di Riyadh, di mana konstruksi telah berkembang pesat.

Pada bulan Juni, Menteri Urusan Pedesaan dan Perumahan Kota Saudi, Majed bin Abdullah Al-Hogail menyoroti tingginya permintaan perumahan. Ia mengatakan kota seperti Riyadh membutuhkan antara 120.000 dan 130.000 unit rumah per tahun untuk menstabilkan pasar.

Pada bulan April, otoritas Saudi menaikkan biaya tahunan untuk lahan yang belum dikembangkan di Riyadh menjadi 10% dari nilai properti. Ini dilakukan dalam upaya mendorong pembangunan perumahan.