Realisasi Belanja Negara Tembus Rp 1.960 T di Akhir Agustus

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 54,1% dari APBN.

Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA di Jakarta pada Senin (22/9/2025).

Suahasil mengatakan di dalam BPP, Belanja Kementerian/Lembaga realisasi tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1% dari pagu APBN antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan sosial berupa PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, kartu sembako untuk 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah.

Selain itu, realisasi Belanja non-K/L tercatat Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu agar masyarakat menikmati barang dengan harga bersubsidi. Terdapat peningkatan realisasi subsidi untuk BBM, LPG, listrik, dan pupuk dibandingkan tahun 2024.

"BBM 3,5% lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6% lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8% lebih tinggi, dan pupuk 12,1% juta tonnya lebih tinggi. Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat," ungkap Wamenkeu.

Sementara itu, realisasi TKD Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terkontraksi 14,1 persen seiring pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.

"APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan juga TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkas Wamenkeu.