200 Orang Tunggak Pajak Rp 60 Triliun, Purbaya: Mereka Tak Bisa Lari!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan akan mengejar 200 penunggak pajak besar yang belum juga membayar utang pajak triliunan rupiah meski kalah di pengadilan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki daftar nama 200 penunggak pajak besar yang kasus sengketa pajaknya sudah inkracht di pengadilan. Mereka punya kewajiban pajak terutang Rp 50 triliun-Rp 60 triliun.

"Kita punya list 200 penunggak pajak besar yang sudah inckracht, kita mau kejar nilainya Rp 50 triliun-Rp 60 triliun. Dalam waktu dekat akan kita tagih, mereka tidak akan bisa lari," katanya, Senin (22/9/2025).

Kemenkeu juga akan bekerja sama dengan penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, PPATK untuk mengejar wajib pajak yang non-compliance. Selain itu, juga ada kerja sama pertukaran data dengan kementerian/lembaga untuk menarik pajak.

Pilihan Redaksi Ada Cadangan Migas Baru di Ladang Migas Tua Ini, Segini Jumlahnya Pajak dari Ecommerce Lompat, Begini Analisis Kemenkeu

Purbaya sebelummnya melaporkan bahwa, hingga Agustus, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah Rp 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB per 31 Agustus 2025. Posisi defisit ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar 0,69% atau Rp 153,4 triliun.

Sasaran defisit RI pada tahun ini sebenarnya mencapai 2,78%. Adapun, keseimbangan primer mencapai Rp 22 triliun hingga 31 Agustus 2025.

"Ini indikasinya masih ada belanja pemerintah yang dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain anggaran yang kita buat waktu 2025," kata Purbaya.

Dari sisi pendapatan, dia mengungkapkan realisasinya mencapai Rp 1.638,7 triliun atau 57,2% dari target. Ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.777,3 triliun.

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp 1960,3 triliun atau 55,6% dari outlook per 31 Agustus 2025. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.930,7 triliun.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Jadi 30 Juni-Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Jabar Berlanjut