Stimulus 8+4+5 Ditambah, Ada Migor-PPN Ditanggung Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan penambahan stimulus ekonomi 8+4+5 yang sebelumnya telah diumumkan di Istana Negara, Jakarta pada 15 September 2025 lalu.

Seusai menggelar rapat koordinasi (rakor) terbatas dengan 12 menteri dan kepala lembaga untuk merampungkan pemberian insentif yang dimulai Oktober 2025 itu, Airlangga mengumumkan sejumlah penambahan insentif, mulai dari penambahan bantuan sosial berupa minyak goreng merek Minyakita.

"Jadi untuk bantuan pangan ditambah selain 10 kg beras untuk dua bulan, ditambah 2 liter Minyakita," kata Airlangga saat konferensi pers hasil rakortas stimulus ekonomi 8+4+5 di kantornya, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Baca: 1.064 Kopdes Merah Putih Lagi Nunggu Modal Cair dari Bank Himbara

Tambahan stimulus kedua berupa kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat dan juga transportasi saat periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Nilai insentif PPN DTP itu mencapai 50%

PPN DTP juga akan diberikan untuk properti yang berlaku sampai dengan 2026. PPN DTP ini diberikan untuk maksimal harga properti baru senilai Rp 2 miliar. "Maka Rp 2 miliarnya ditanggung pemerintah dan sisanya ditanggung oleh pembeli," tegas Airlangga.

Untuk program stimulus lainnya, ia sebut masih sama sebagaimana diumumkan di Istana Negara. Misalnya untuk program magang lulusan perguruan tinggi yang batasnya telah selesai kuliah 1 tahun mendapatkan uang saku setara UMP selama 6 bulan untuk 20.000 penerima manfaat.

Baca: Purbaya Diam-diam Telepon Kring Pajak, Biar Tak Tertipu Pegawai ABS

"Untuk ini perusahaan tidak bayar, yang setara UMP dibayar pemerintah," ujar Airlangga.

Begitu juga untuk diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU sebesar 50%, yang sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Itu sepenuhnya dari BPJS dan justru regulasinya dipermudah untuk manfaat layanan tambahannya," ucap Airlangga.

Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Baca: Demo RI Nyebar! Usai Nepal Kini Filipina-Peru, Bawa Bendera One Piece

Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

Baca: Purbaya & 11 Menteri Merapat ke Kantor Airlangga, Bahas Paket 8+4+5

Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antaranya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tebar Diskon Listrik Sampai BSU, Pemerintah Mau Ekonomi Balik ke 5%