Prabowo Setuju Airlangga Bentuk Tim Baru, Ternyata Ini Alasan-Tugasnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memastikan roda ekonomi bergerak lebih cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap strategi yang tengah disiapkan, yakni pembentukan Tim Akselerasi Program Prioritas Presiden.

"Kemudian program deregulasi yang sudah ada PP 28 Tahun 2025 (tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Nah kita akan dorong dengan tim percepatan ini. Kemarin Bapak Presiden sudah setuju (pembentukan tim percepatan)," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Airlangga menjelaskan, tim ini akan melibatkan sejumlah menteri strategis, mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Fokusnya adalah memangkas kerumitan birokrasi dan menyelesaikan kemacetan (bottleneck) regulasi yang selama ini menghambat sektor usaha.

"Itu nanti timnya terdiri dari Menko perekonomian, dari Menteri Keuangan, dari Menteri BKPM/Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kita akan melakukan debirokratisasi dan juga debottlenecking persoalan yang ada sehingga industri, sektor riil, sektor riil bisa bergerak. Tujuannya agar sektor riil bisa bergerak," jelasnya.

Menurut Airlangga, langkah ini sangat krusial karena penggerak utama perekonomian nasional ada pada sektor riil.

"Kalau sektor riil bergerak tentu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja terdampak," ujarnya.

Baca: Prabowo Bagi Uang Triliunan, Ikan & Kail Jadi Jurus Jaga Pertumbuhan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rencana pembentukan Tim Akselerasi tersebut dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

"Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, melalui tim itu, pemerintah akan mengevaluasi program-program yang selama ini lambat dalam menyerap anggaran dan tidak efektif dalam mendorong pembangunan.

Hasil evaluasi itu bisa menghasilkan dua kebijakan, seperti merealokasikan anggarannya ke program lain, ataupun mendorong percepatan anggaran belanjanya bila program itu masih termasuk ke dalam program prioritas presiden.

"Jadi ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang, yang dampaknya jangka panjang kepada perekonomian," ucap Purbaya.

"Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan, sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga," tegasnya.

Baca: Purbaya Warning Menteri Lain Soal Anggaran, Ini Isinya!

Purbaya pada kesempatan itu juga menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia bahkan tak segan mengatakan di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi sisa anggaran yang berlimpah.

"Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi, uang dipakai untuk pembangunan," papar Purbaya.

Pada tahap awal, Purbaya bahkan telah resmi memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun untuk tahap pertama ke lima bank dalam negeri untuk memacu geliat pembiayaan atau kredit.

Dana senilai Rp 200 triliun itu akan ditempatkan di BRI senilai Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, Mandiri Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun. Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

"Anda akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang. Kalau sekarang saya bilang, Anda akan bilang wah terlalu optimis tuh karena lagi susah semuanya. Tapi enggak, Rp 200 triliun sehari ini sudah masuk ke sistem, itu akan mendorong ekonomi juga," paparnya.

Baca: Dapat Uang Rp200 T, Bank Bebas Beri Kredit ke Sektor Usaha Apapun

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pabrik RI Mendadak Kurangi Produksi, Airlangga Ungkap Rencana Prabowo