Terjebak Pinjol, Masyarakat Makin Sulit Dapatkan Rumah Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia -Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebutkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan untuk mendorong masyarakat mendapatkan rumah murah lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Salah satunya terkait kelayakan atau kemampuan untuk menerima program FLPP.

Apalagi saat ini kuota rumah subsidi lewat skema FLPP pada 2025 ditargetkan mencapai350.000 unit dan yang terbanyak sepanjang sejarah FLPP.

"Tantangan utama adalah literasi, yang kedua adalah soal kemampuan agar lolos di perbankan. Apalagi saat ini ada juga calon nasabah yang terjebak di pinjaman online dan belanja online. Masyarakat tidak banyak yang tahu kalau dalam dua bulan tidak bayar cicilan di pinjaman mereka bisa gagal saat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),"ungkap Heru kepada CNBC Indonesia, dalam"Special Dialogue Merdeka Rumah" dengan tema "3 Juta Rumah Bukan Sekedar Impian", Selasa (16/9/2025).

Oleh karena itu Heru mengimbau agar masyarakat yang tengah mengajukan KPR menutup dahulu semua pinjamannya agar bisa lebih mudah lolos menerima manfaat program Ini.

Di sisi lain, Heru juga menjelaskan dengan kuota FLPP yang cukup banyak tersebut, pihaknya saat ini tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapai target yang ditetapkan.Setidaknya ada 41 bank penyalur dan ada 7.000 lebih pengembang yang menyiapkan hunian.

Baca: Anak Muda Pilih Ngontrak Dibanding Beli Rumah, Begini Respon BP Tapera

Heru juga memastikan bahwa 41 bank ini adalah bank penyalur yang sudah dievaluasi secara berkala. Begitu pula juga dengan pengembang, yang juga akan mendapatkan reward and punishment dalam proses produksi rumah.

"Saat ini supply dan demand masih bagus apalagi diorkestrasi oleh Kementerian PKP. Bahkan terbaru mendorong penyediaan KUR perumahan untuk memastikan modal pengembang," rinci Heru.

Untuk diketahui, Berdasarkan data Susenas yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2025,backlog rumah berdasarkan kepemilikan mencapai 9,9 juta. Adapun dalamtahun terakhir dan yang paling rendah tercatat pada 2022, tetapi tidak kurang dari 11,6 juta unit.

Dari jumlah tersebut, menurut data Kemen PUPR pada 2022 tercatat sebanyak 93% dikontribusikan oleh kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan sebanyak 60% dari kelompok MBR tersebut adalah mereka yang bekerja di sektor informal.

Baca: Pastikan Rumah Subsidi Tepat Sasaran, BP Tapera Lakukan Pengawasan Ini

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kuota Rumah Subsidi Habis, Pengembang Minta Kriteria Diperjelas