Tok! DPR Setujui Anggaran Kementerian ATR/BPN Rp9,49 T, Ini Rinciannya

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia
15 September 2025 14:58
Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026. Senin, 15 September 2025. (Tangkapan Layar Youtube Komisi II DPR)
Foto: Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026. Senin, 15 September 2025. (Tangkapan Layar Youtube Komisi II DPR)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian ATR/BPN untuk 2026 sebesar Rp9,49 triliun. Persetujuan tersebut dibacakan saat RDP Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN pada Senin (!5/9/2025) di gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pagu tersebut akan digunakan untuk tiga hal besar. Pertama adalah program dukungan manajemen sebesar Rp7,02 triliun. Kemudian, program pengelolaan dan pelayanan pertahanan sebesar Rp2,11 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp378,12 miliar.

Adapun pagu definitif sebesar Rp9,49 triliun tersebut berasal dari rupiah murni senilai Rp6,47 triliun, PNBP senilai Rp1,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp1 triliun.

Nusron jua menjelaskan terkait program prioritas yang masuk ke dalam anggaran Kementerian ATR/BPN. Program prioritas tersebut terdiri dari 11 butir dan ditaksir akan menelan anggaran senilai Rp1,81 triliun.

Berikut program prioritas ATR/BPN pada 2026 beserta anggarannya:

1. Program tata ruang: Rp261,89 miliar
2. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap): Rp1,18 triliun
3. Penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat: Rp6,69 miliar.
4. Program data Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Surat Keputusan (SK) redistribusi tanah: Rp104,97 miliar.
5. Program akses reforma agraria & fasilitas pendampingan usaha: Rp33,53 miliar
6. Program peta zona nilai tanah: Rp54 miliar
7. Program pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang: Rp30,61 miliar
8. Surat keputusan konsolidasi tanah: Rp673,91 juta
9. Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT): Rp50,21 miliar
10. Rekomendasi hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah: Rp7,5 miliar
11. Penyelesaian sengketa, konflik, perkara, dan tindak pidana pertahanan: Rp79,34 miliar.

Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026. Senin, 15 September 2025. (Tangkapan Layar Youtube Komisi II DPR)Foto: Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026. Senin, 15 September 2025. (Tangkapan Layar Youtube Komisi II DPR)
Komisi II DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terkait Penyesuaian RKA K/L Tahun 2026 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, dan penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026. Senin, 15 September 2025. (Tangkapan Layar Youtube Komisi II DPR)


(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Kemenkeu di 2026, Jadi Rp 52,01 T

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular