Purbaya Bakal Ubah RAPBN 2026 yang Disusun Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya dan jajaran Kementerian Keuangan akan melakukan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, termasuk defisit fiskal yang sebelumnya telah dipatok 2,48%.

Dia memastikan ada perubahan, tetapi perubahan ini akan bergantung pada diskusi dengan Badan Anggaran, DPR RI. Sayangnya, dia belum mau memaparkan perubahan tersebut. Ketika dicecar, mengenai perubahan besaran defisit pun, dia belum dapat memberikan jawaban pasti.

"Ada perubahan (RAPBN 2026) sedikit, pasti. Saya enggak tahu, ini tergantung diskusi sama Banggar (Badan Anggaran DPR RI). (Defisit RAPBN 2026) bisa berubah, bisa naik, bisa turun," kata Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, dikutip Jumat (12/9/2025).

Terkait dengan defisit APBN ini, Purbaya menegaskan dirinya akan tetap mengelola APBN dengan hati-hati.

"Target pembiayaan 2026 sebesar Rp 638,8 triliun. Semua akan dikelola secara prudent dan profesional," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menegaskan defisit APBN 2026 diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. Angka ini turun 3,5% lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2025. Sementara itu, keseimbangan primer juga diperkirakan semakin mendekati nol, dengan desain defisit primer di angka Rp39,4 triliun pada 2026.

Lebih lanjut, postur RAPBN 2026 menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan.

Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun, yang berarti harus tumbuh sebesar 13,5%. Angka ini dinilai cukup ambisius.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp334,3 triliun, atau naik 7,7 persen. Di sisi lain, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar 4,7% menjadi Rp455 triliun, terutama karena tidak lagi diperolehnya dividen BUMN.

Untuk belanja negara, tumbuh 7,3% dari outlook 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, dengan alokasi besar diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Belanja kementerian/lembaga naik signifikan sebesar 17,5% menjadi Rp1.498,3 triliun, sementara belanja non-KL mencapai Rp1.638,2 triliun, naik 18%.