Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar program bantuan pangan beras tidak akan ada lagi pada 2026. Kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.

"Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah," kata Arief di depan Komisi IV DPR RI, dikutip Sabtu (6/9/2025).

Pemerintah, kata Arif, hanya akan menyalurkan beras dengan harga lebih murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.

Baca: Kena Warning Keras Titiek Soal Beras Bulog, Ini Kata Bos Badan Pangan

Arief menjelaskan, bantuan pangan hilang karena keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas tahun depan hanya Rp233,29 miliar, jumlah yang dinilai jauh dari cukup.

Untuk itu, ia mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun agar bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan. Bila usulan itu disetujui pemerintah dan DPR, bantuan pangan masih berpeluang dilanjutkan.

"Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan," terangnya.

Siap-Siap Kisruh Beras Lagi

Merespons hal ini, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan, kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang.

Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia, perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.

Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.

Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun yang disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

Baca: Tarif Turun Ditukar Beras dan Pesawat, Trump Teken Deal Jepang-AS

Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.

"Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu," kata Khudori kepada CNBC Indonesia.

"Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog," terangnya.

Baca: Bantuan Pangan Terancam Dihapus, Siap-Siap RI Bisa Kisruh Beras Lagi

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ternyata Ini Alasan Bantuan Beras-SPHP Baru Mulai Disalurkan Juli 2025