Tetangga RI Darurat Korupsi-Gaya Hidup Pejabat, Rakyat Mulai Bergerak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Filipina menghadapi sorotan tajam setelah terungkap bahwa hingga 70% dana publik untuk proyek pengendalian banjir raib akibat praktik korupsi. Kerugian yang ditaksir mencapai US$2 miliar atau setara dengan Rp32,8 triliun itu disebut telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir.

Menteri Keuangan Ralph Recto membeberkan angka mengejutkan tersebut dalam rapat anggaran di Senat pada Senin (2/9/2025). Ia mengungkapkan kerugian rata-rata dari proyek-proyek di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) berkisar antara 42,3 miliar peso hingga 118,5 miliar peso (sekitar Rp11-32 triliun) pada periode 2023-2025.

"Berdasarkan laporan-laporan, ada proyek fiktif dan proyek berkualitas buruk. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan karena dana pemerintah yang bersumber dari pajak warga justru terbuang sia-sia," kata Recto kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari The Strait Times.

Menurut Recto, jika belanja pemerintah dilakukan lebih baik tanpa kebocoran masif, pertumbuhan ekonomi Filipina bisa menembus 6% pada 2023 dan 2024. Namun kenyataannya, perekonomian hanya tumbuh 5,5% pada 2023 dan 5,7% pada 2024, di bawah target pemerintah meski masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Korupsi proyek pengendalian banjir dianggap krusial karena Filipina kerap dilanda bencana banjir besar setiap musim topan. Banyak laporan menunjukkan proyek senilai miliaran peso yang telah dialokasikan namun tidak pernah terealisasi atau dibangun dengan kualitas buruk.

Baca: Guru Besar ITB Ungkap 'Penyakit Kronis' Bangsa: Tabiat Menerabas

Kritik dari Presiden

Presiden Ferdinand Marcos Jr. sendiri dalam pidato kenegaraannya pada Juli lalu menyoroti lemahnya pengelolaan proyek publik. Ia menyebut adanya banyak proyek pengendalian banjir yang gagal maupun "proyek imajiner" yang tidak pernah ada wujudnya.

"Banyak dari proyek-proyek ini hanyalah kedok, sumber suap dan bagi-bagi komisi," kata Marcos saat itu.

Agustus lalu, Marcos juga mengungkapkan fakta lain: dari lebih dari 2.400 kontraktor proyek banjir di seluruh negeri dalam tiga tahun terakhir, hanya 15 kontraktor yang berhasil menguasai seperlima dari total proyek.

Sejak Juli 2022 hingga Mei 2025, pemerintahan Marcos telah melaksanakan hampir 9.900 proyek pengendalian banjir dengan total nilai 545,6 miliar peso atau sekitar Rp122 triliun. Meski jumlahnya besar, berbagai temuan menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan.

Recto menekankan perlunya reformasi belanja dan pengawasan ketat agar dana publik digunakan secara tepat sasaran. "Korupsi dalam skala seperti ini jelas melemahkan kepercayaan publik sekaligus menahan potensi ekonomi negara," ujarnya.

Baca: Link Brave Pink Hero Green Lovable App, Maknanya, dan 17+8 Tuntutan

Kemarahan Publik

Dugaan korupsi masif ini pun akhirnya memicu kemarahan publik karena dibarengi oleh gaya hidup pejabat yang mewah.

Dalam ulasan Asia Media Centre yang dirilis Kamis (3/9/2025), kini muncul gerakan baru dari para anak muda Filipina bernama "lifestyle policing" atau pengawasan gaya hidup.

Gerakan daring ini, yang banyak digerakkan oleh generasi muda melek media sosial dan para influencer, menyoroti gaya hidup mewah para dinasti politik serta mitra bisnis mereka.

Bukan hanya anak-anak politisi yang menjadi sorotan, tetapi juga keluarga kontraktor pemerintah favorit yang kekayaan dan ketenarannya dipandang sebagai simbol dari praktik mencari untung di balik proyek-proyek pengendalian banjir.

Di TikTok, Instagram, dan X, pengguna membandingkan foto mobil mewah, tas desainer, jet pribadi, dan liburan ke luar negeri yang mewah yang kontras dengan kondisi lingkungan warga yang kebanjiran dan keluarga-keluarga yang terpaksa berjalan di genangan air keruh.

Beberapa unggahan bahkan menghitung harga sebuah tas atau sepatu bermerek dengan gaji tahunan seorang buruh bergaji minimum, sehingga korupsi tidak lagi tampak sebagai perdebatan kebijakan yang jauh, melainkan ketidakadilan sehari-hari.

Para pengkritik berpendapat bahwa kampanye semacam ini bisa mendekati bentuk perundungan daring, dengan memperingatkan bahwa anak-anak atau kerabat seharusnya tidak disalahkan atas dugaan korupsi orang tua atau rekan bisnis mereka.

"Dengan mengungkap pengeluaran berlebihan baik dari keluarga politisi maupun kontraktor berpengaruh, gerakan ini menyoroti simpul antara politik dan bisnis yang mendorong korupsi dalam proyek infrastruktur," tulis media tersebut.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Breaking: Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Filipina