Aturan Baru Sri Mulyani: Kuda Kavaleri untuk Kemenhan & TNI Bebas PPN

Zahwa Madjid, CNBC Indonesia

03 September 2025 10:45

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Chakti Budhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, (15/8/2025). CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan baru terkait PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan kuda kavaleri dan perlengkapannya.

Adapun peraturan telah diteken dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2025 pada 25 Agustus 2025.

Melansir beleid, PPN sebesar 100% atas penyerahan kuda kavaleri serta perlengkapan pendukung pada Kementerian Pertahanan dan/atau TNI ditanggung pemerintah sepanjang Tahun Anggaran 2025.

"Hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya sebagaimana meliputi kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya," bunyi Pasal 3 PMK Nomor 61 Tahun 2025 dikutip Rabu (3/9/2025).

Baca:

Sri Mulyani Jamin Tarif Pajak Tidak Naik di 2026

Fasilitas ini berlaku sejak aturan diundangkan hingga 31 Desember 2025. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak dengan mencantumkan keterangan khusus "PPN Ditanggung Pemerintah Berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2925" serta melaporkan realisasi melalui SPT masa PPN.

Namun, fasilitas tidak berlaku apabila objek bukan kuda kavaleri dan perlengkapannya, penyerahan di luar periode, atau PKP tidak membuat faktur maupun laporan realisasi.

"Atas penyerahan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," ujarnya.