INTERNASIONAL

Update Krisis Prancis, PM Beri Warning-Macron Buka Suara

tfa, CNBC Indonesia
28 August 2025 07:45
Ilustrasi bendera Prancis (NurPhoto via Getty Images)
Foto: Ilustrasi bendera Prancis (NurPhoto via Getty Images)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Prancis Francois Bayrou menegaskan pemilu cepat hanya akan memperburuk ketidakpastian politik di Prancis. Hal ini ia sampaikan setelah mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya yang dijadwalkan berlangsung pada 8 September.

"Pemilu cepat tidak akan memungkinkan kita mencapai stabilitas," kata Bayrou dalam wawancara dengan TF1, Rabu (27/8/2025). "Situasi ekonomi memburuk setiap tahun dengan cara yang tak tertahankan. Kaum muda akan menjadi korban jika kita menciptakan kekacauan."

Mosi tersebut muncul setelah berbulan-bulan perdebatan mengenai rancangan anggaran yang menargetkan pemangkasan belanja hingga 43,8 miliar euro atau sekitar Rp790 triliun.

Jika kalah dalam pemungutan suara, Bayrou harus mundur bersama seluruh kabinetnya. Presiden Emmanuel Macron kemudian memiliki pilihan untuk menunjuk perdana menteri baru atau membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini.

Bayrou mengaku siap membuka dialog dengan oposisi terkait anggaran. "Prasyaratnya adalah kita sepakat tentang pentingnya upaya penghematan," ujarnya.

Namun, peluang Bayrou bertahan dinilai kecil. Partai oposisi kiri dan kanan, yang biasanya berseberangan, sepakat menolak memberi dukungan. "Hari ini, secara kasat mata, kita tidak dapat memperoleh kepercayaan dari parlemen," akunya.

Meski demikian, Presiden Macron masih memberikan dukungan penuh kepada Bayrou. "Presiden mendukung perdana menteri sepenuhnya," kata juru bicara pemerintah Sophie Primas, seperti dikutip AFP.

Bayrou, politikus sentris berusia 74 tahun yang ditunjuk Macron pada Desember lalu, menegaskan tekadnya untuk tetap bertahan. "Saya akan berjuang seperti anjing," tegasnya.

Sementara itu, kelompok kiri meluncurkan kampanye "Bloquons tout" (Mari kita blokir semuanya) yang menyerukan aksi penutupan nasional pada 10 September. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Macron, yang kini memasuki masa krusial dengan sisa jabatan kurang dari dua tahun.


(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mendag Prancis Kunjungi RI, Bahas Jet Tempur Rafale?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular