DPR Cecar Kepala BPS Soal Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12%

Jakarta, CNBC Indonesia - Para politikus di Komisi X DPR mencecar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti terkait dengan data pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2025 yang mengejutkan banyak pihak, karena tumbuh di luar perkiraan konsensus pakar atau ekonom dengan besaran 5,12% yoy.

Salah satu politikus yang menyampaikan pertanyaan terkait masalah data pertumbuhan ekonomi disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana. Ia turut menyinggung laporan salah satu media nasional soal data PDB kuartal II-2025 yang disebut telah diutak-atik.

"Ada tuduhan bahwa BPS disebut oleh Tempo itu mengutak-atik angka pertumbuhan ekonomi," kata Bonnie saat Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Kepala BPS di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam (26/8/2025).

Ia pun meminta penjelasan terkait persoalan itu kepada Amalia termasuk soal metodologi yang digunakan hingga berbeda jauh dari proyeksi konsensus ekonom.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar Juliyatmono. Ia menganggap para anggota dewan di Komisi X perlu mendapat penjelasan dari BPS soal polemik data PDB kuartal II-2025 karena memang kenyataannya masyarakat tengah menghadapi ekonomi yang sulit, tapi malah pertumbuhan PDB naik pesat.

"Karena kenyataannya orang merasakan agak susah tapi bertumbuh seperti ini, mungkin bisa dijelaskan ke kami-kami ini tentang metodologi singkat di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral," ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra La Tinro La Tunrung bahkan mengaku prihatin dengan mencuatnya keraguan banyak pihak terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi oleh BPS tersebut. Sebab, data yang muncul itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat dan sangat jauh dari margin of error proyeksi para ekonom.

"Kalau saya mengatakan memang perlu prihatin dan saya mohon maaf ke BPS saya melihat sendiri ada keraguan dari survei yang dilakukan BPS, keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga bisa kita lihat kondisi-kondisi sekarang," tutur La Tinro.

La Tinro pun sempat menyinggung besaran anggaran survei yang telah disampaikan Amalia hingga harus menghasilkan data seperti PDB kuartal II-2025.

"Berapa sih biaya yang sudah kita keluarkan? tadi disebutkan Rp 6 triliun, ditambah lagi Rp 1 triliun, menjadi Rp 7 triliun. Kalau hanya menyajikan data yang salah tidak ada guna nya. Saya tidak tertarik membicarakan masalah tambahan anggaran kalau ini sebenarnya belum clear," ujar La Tinro.

Ia pun mengingatkan Kepala BPS efek dari kelirunya penyajian data. Menurutnya, efek turunannya bisa sampai membuat pemerintah salah dalam mengambil kebijakan.

"Jangan sampai karena ada keinginan-keinginan yang lain sehingga terjadilah kesalahan, dan fatalnya pemerintah bisa salah dalam mengambil kebijakan karena data yang salah," ungkapnya.

Merespons berbagai pertanyaan para anggota dewan di Komisi X DPR itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tugas BPS hingga saat ini adalah mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta, bukan sebatas proyeksi.

"Kami tidak melakukan proyeksi, dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi dan persepsi. Kami adalah lembaga satu-satunya resmi negara yang menghasilkan data PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1.058 variabel yang kami gunakan," kata Amalia.

Pejabat yang akrab disapa Winny itu menegaskan, lembaga-lembaga lain sifatnya sebatas melakukan prediksi atau perkiraan dengan model-model proyeksi, sedangkan BPS mengukur dengan data yang dikumpulkan melalui survei ataupun melalui data-data administrasi.

"Sehingga sekali lagi kami menggunakan sekitar 1.058 variabel, tidak hanya di nasional tapi kami juga mengukur PDRB di tingkat provinsi kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang harus konsisten antara agregasi PDRB di 38 provinsi ke tingkat nasional dan kami harus koherensikan dari nasional di disagregasi ulang," ucapnya.

Dalam melakukan pengumpulan data dan perhitungan detail, Winny mengatakan, BPS harus menyelesaikannya hanya dalam waktu 35 hari. "Ini harus dua arah (data PDB-PDRB) berjalan, ini proses yang kami lakukan tidak mudah, kami lakukan ini dalam waktu 35 hari kerja," ujar Winny.

Ia pun memastikan, BPS akan terus menjaga kualitas dan keterbandingan internasional karena BPS juga diawasi berbagai pihak.

"Seperti kami juga selalu menghadiri sidang tahunan komisi statistik PBB, ada forum masyarakat statistik, metodologi BPS juga mengacu pada panduan dari komisi statistik PBB dan lembaga nasional seperti untuk hitung PDB ada rujukannya yaitu sistem of national account," tegasnya.

Tidak hanya aktif terlibat dalam forum statistik PBB, BPS juga ia sebut menjadi bagian dari Committee on Statistics and Statistical Policy (CSSP) OECD.

"Dan bahkan PBB dan komunitas NSO dunia memberikan kepercayaan kepada BPS sebagai tuan rumah UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific," ungkapnya.

"Ini tidak mudah mendapatkan kepercayaan menjadi UN Regional Hub," kata Winny.