Biaya Sertifikasi K-3 Sampai Jutaan Rupiah, Ternyata Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Di balik kasus biaya sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar jutaan hingga belasan juta per orang, ternyata kalanga buruh mengungkapkan, biaya sertifikasinya hanya ratusan ribu. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menyebut, ada biaya lain yang membuat harganya semakin naik.

"Saya dapat informasinya itu harga resmi katanya Rp250 ribu, penerbitan sertifikasi Rp250 ribu. Ada alasannya, kalau saya tanya itu pelatihannya lho yang mahal pelatihannya. Pelatihan itu kan berbulan-bulan, ada harus yang sampai 3 bulan. Tapi jika tidak , ada yang 2 minggu ada gitu. Jadi yang mahal itu pelatihannya itu, kalau sertifikasinya sih murah Rp 250 ribu," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/8/2025).

Meski demikian, terkadang ada biaya lainnya yang harus ditanggung peserta, hal ini yang kerap menjadi permainan dari oknum di instansi terkait untuk mendapatkan biaya tambahan.

"Kan sertifikat 250 ribu, mereka perlu waktu yang panjang, ya udah keluarin duit Rp9 juta atau Rp12 juta yang penting saya dapat sertifikat," sebutnya.

Sehingga membengkaknya biaya itu berasal dari faktor lain, yakni untuk menentukan lulus atau enggaknya.

"Dari kasus Noel, ternyata uang itu yang 9 juta atau 12 juta itu mengalir ke mana-mana tuh dibagi-bagi ke mana-mana. Apalagi kan nggak cuma 1-2 perusahaan, tapi ribuan, karena K3 itu kan wajib hukumnya bagi perusahaan-perusahaan," ujar Mirah.

"Pengalaman saya itu dari 2017- an. Saat itu, biaya untuk pengajuan proses sertifikasi K3 itu Rp 12 juta kita ditawarkan, cuma karena saat itu mahal ya. Kemudian sempat ada, kalau misalnya bawa orang lebih daripada satu, itu dapat diskon menjadi Rp 9 juta," lanjutnya.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Effendi juga menyebut biaya sertifikasi K3 juga mencapai belasan juta.

"Saya dapat info harga sertifikasi ini di Rp 10,4 juta. Ini dari pekerja di perusahaan tambang di Kalimantan, untuk ngurusnya juga di Jakarta," sebut Tadjudin kepada CNBC Indonesia.