Warning! Harga Minyakita di 413 Wilayah Meledak, Ada yang Rp 50.000/Kg

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita masih jauh dari kata stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada pekan ketiga Agustus 2025, sebanyak 413 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga Minyakita, bahkan tertinggi tembus Rp50.000 per liter di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, kondisi ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah pemantauan, di mana pada pekan ketiga Agustus 2025, rata-rata dari harga Minyakita adalah Rp17.268 per liter. Sedangkan HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

"Dengan amatan kabupaten/kota, terdapat 413 kabupaten/kota yang harga Minyakitanya masih di atas harga HET," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/8/2025).

Menurut Amalia, kenaikan mayoritas terjadi di luar Pulau Jawa dengan 323 kabupaten/kota terdampak. "Sisanya, sebanyak 90 kabupaten/kota di Pulau Jawa melampaui HET Minyakita," ungkapnya.

Data juga menunjukkan harga di Lamongan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, yakni Rp17.357 per liter.

Sementara itu, 80 kabupaten/kota sudah mencatat harga sesuai atau bahkan di bawah HET. Rinciannya, 28 daerah di Pulau Jawa, dan 52 daerah di luar Jawa. "Seperti di Pulau Jawa di kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Pamekasan, kabupaten Indramayu, dan sebagainya. Kalau di luar Pulau Jawa ada di kabupaten Majene, kabupaten Sidenreng Rappang, kota Pare Pare, kota Palopo," sebut dia.

Kemendag Buka Suara Soal Penyebab

Lonjakan harga Minyakita ini langsung ditanggapi Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Bambang Wisnubroto menyebut faktor utama berasal dari mekanisme distribusi Minyakita yang merupakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang masih bergantung pada produsen atau pihak swasta.

"Untuk realisasi secara DMO di Agustus 2025, per 24 Agustus capaian realisasi DMO sebesar 124.862 ton, yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita," jelas Bambang dalam kesempatan yang sama.

Ia menerangkan, capaian DMO pada Juli 2025 sempat menembus 215.132 ton, terbesar sepanjang Januari hingga Juli. Namun, pasokan ini dinilai belum cukup untuk menekan harga karena saluran distribusi masih dikuasai pihak swasta.

"Menyikapi alasan harga Minyakita mahal, karena memang kita menyadari dan menjadi concern juga oleh Pak Menteri Perdagangan, bahwa DMO ini kita tidak memiliki barangnya, tidak seperti beras SPHP, di mana Bulog ada Cadangan Beras Pemerintahnya (CBP). Nah sementara memang DMO ini adalah barang milik produsen," ujar Bambang.

Karena itu, Kemendag tengah menyiapkan evaluasi kebijakan, termasuk memperbesar porsi penyaluran lewat BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food, serta menggunakan APBN dalam proses pengadaannya.

"Kalau dilihat, Minyakita yang disalurkan lewat Bulog, hanya kurang lebih di bawah 5% per bulannya. Tentunya ini tidak cukup untuk bisa mengintervensi saluran yang selama ini murni dilakukan pihak swasta. Ini concern dari Kemendag untuk menyalurkan lebih banyak Minyakita melalui APBN, agar bisa melakukan intervensi di pasar-pasar," ucap dia.

Bambang mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan baru, dan menargetkan bisa rampung sebelum Desember 2025, agar stok dan harga Minyakita terkendali saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal, serta puasa dan Lebaran yang waktunya lebih maju.

"Dalam rangka upaya stabilisasi harga minyak goreng, diminta kerja sama produsen untuk tetap menjaga optimalisasi pendistribusian Minyakita, melalui peningkatan kerjasama pasokan BUMN pangan, dalam hal ini Perum Bulog dan ID Food, karena dua entitas ini yang masuk dalam sistem SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah). Guna difokuskan kepada pedagang pengecer di pasar rakyat," pungkasnya.