Skema Pensiun ASN Ancam Kas Negara

Jakarta, CNBC Indonesia - Skema pensiun Aparatur Sipil Negara dinilai memberikan risiko fiskal yang tinggi. Hal ini terutama dipicu oleh peningkatan rasio klaim program Tabungan Hari Tua (THT) melalui PT Taspen (Persero).

"Program THT diperkirakan menghadapi risiko likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi oleh ASN usia 40-50 tahun," dikutip dari dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, Senin (25/8/2025).

Baca: Dana Buat Daerah Dipangkas Jadi Rp650 T, Gaji PNS Pemda Aman?

Di sisi lain, pemerintah mencatat Rasio Kecukupan Dana (RKD) justru menunjukkan tren peningkatan. RKD naik dari 108,7% pada 2024 menjadi 110,9% pada 2029, ditopang oleh peningkatan nilai aset dan penurunan liabilitas manfaat masa depan.

Adapun program pensiun ASN saat ini masih menggunakan skema pay-as-you-go, yakni seluruh pembayaran pensiun ditanggung langsung oleh APBN. Dengan skema ini, tidak ada risiko kekurangan pendanaan. Namun pemerintah menilai potensi risiko tetap muncul pada investasi Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang sensitif terhadap kondisi pasar keuangan.

Dalam buku nota keuangan 2026 pun juga dijelaskan bahwa risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah panjang. Jika tidak segera dilakukan reformasi kebijakan yang tepat, APBN berpotensi menanggung beban lebih berat di masa depan.

"Potensi sumber risiko berasal dari skema dan pembiayaan program serta kemungkinan kewajiban kontijensi jika terjadi perubahan kebijakan," tulisnya.

Baca: Kemenkeu Buka Suara Soal Anggaran Gaji Guru-Dosen Rp274 T di 2026

Sementara dari sisi investasi, dana program terdiri dari 66,7% obligasi yang mayoritas diisi oleh Surat Berharga Negara (SBN), 21,3% deposito, dan 12% investasi lainnya. Komposisi tersebut dinilai relatif aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal di masa depan," tulisnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article APBN RI Bisa Tekor Banyak Jika Minyak Naik di Atas US$82 per Barel