Provinsi Anhui Kepincut Investasi di Sektor Perumahan IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan resmi dari Pemerintah Provinsi Anhui, China, di Kantor Otorita IKN pada Selasa (19/8). Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Anhui untuk menjajaki peluang investasi, khususnya di sektor infrastruktur dan perumahan di IKN.

Provinsi Anhui merupakan salah satu provinsi di Tiongkok yang memiliki keunggulan di industri manufaktur dan semen. Anhui juga berperan dalam pembangunan transportasi modern, termasuk keterlibatannya pada produksi sarana Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung.

Dalam kesempatan ini, Otorita IKN memaparkan potensi investasi di sembilan wilayah pengembangan IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso, menegaskan bahwa IKN membuka peluang investasi seluas-luasnya.

"Saat ini sudah ada sejumlah investor dari Tiongkok yang menanamkan modal di sektor perhotelan. Kami menyambut baik minat dari Provinsi Anhui, terutama pada investasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi," jelas Sudiro Roi dalam keterangan resmi dikutip Kamis (21/8/2025).

Otorita IKN melihat kemitraan dengan Provinsi Anhui sebagai langkah strategis untuk meneguhkan Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua. Kolaborasi ini bukan sekadar investasi, melainkan bagian dari misi besar Indonesia untuk melahirkan kota masa depan yang berdaulat, hijau, dan resilien, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai simpul penting dalam arsitektur peradaban global.

Dalam kunjungannya ke IKN, Deputy Director-General, Department of Housing and Urban-Rural Development of Anhui Province, Liu Xiaohua mengungkapkan kesiapan provinsinya untuk membuka jalur kerja sama yang lebih luas.

"Saat ini di Provinsi Anhui terdapat banyak pengusaha besar yang bergerak di bidang manufaktur dan sektor lainnya. Harapannya, melalui penjajakan investasi hari ini, kami dapat mempelajari lebih dalam potensi yang ada di IKN serta menghadirkan investor yang tepat dari Anhui untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujar Liu.

Kendati IKN mendapat minat dari berbagai investor global, Anggota Komisi VII DPR-RI, Bambang Haryo Soekartono menilai perlu adanya peninjauan ulang terkait pemanfaatan IKN sebagai ibukota negara yang sekaligus sebagai pusat pemerintahan bisa menggantikan Jakarta.

Dia menyoroti kenyataan bahwa Jakarta setiap harinya dikunjungi sekitar 10 juta penduduk dari seluruh Pulau Jawa, di antaranya dari Jabotabek kurang lebih 3,5 juta orang per hari. Ditambah, lanjut Bambang, dengan seluruh penduduk pulau jawa dari berbagai kota totalnya sekitar 7 juta.

Namun bila ibukota dan pusat pemerintahan ini dipindahkan ke IKN, kata Bambang, akan membuat masyarakat yang memiliki keperluan menyambangi kantor-kantor perusahaan beasr, BUMN dan legislatif (DPR) harus mengeluarkan biaya lebih besar.

"Bila menggunakan transportasi udara, tarif di angkutan udara apabila sebesar Rp1,5 juta maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar berjumlah sekitar Rp 3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi menuju ke IKN," ucapnya.

Nilai tersebut berdasarkan estimasi Bambang apabila ada sekitar 2 juta orang yang memiliki keperluan untuk ke IKN dari wilayah-wilayah Jabodetabek dan kota-kota di Pulau Jawa.

"Dan bila pulang pergi akan menjadi Rp6 triliun setiap harinya belum lagi akomodasi per harinya," imbuhnya.

Dia melihat hal tersebut akan menjadi beban bagi Masyarakat yang memiliki kepentingan di Ibukota, apabila jadi dipindahkan ke IKN.

"Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini, agar rakyat tidak dikorbankan demi untuk kepentingan pembangunan IKN sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat," tandas Bambang.