DPR Pertanyakan Alasan Pemangkasan Transfer ke Daerah Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Sejumlah perwakilan dari masing-masing fraksi partai menyoroti anggaran transfer ke daerah yang turun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat lalu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp 650 triliun. Anggaran tersebut turun sebesar Rp 269 triliun dari APBN 2025 lalu sebesar Rp 919 triliun.

Perwakilan partai PDIP, Rio A.J. Dondokambey menilai penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.

"Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha," ujar Rio dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I, Selasa (19/8/2025).

Maka dari itu menurutnya pemerintah perlu memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga.

Perwakilan Fraksi Nasdem Ratih Megasari menilai penurunan alokasi TKD dalam RAPBN yang turun 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperbesar alokasi belanja Kementerian/Lembaga hingga Rp 1.498,3 triliun.

Kendati demikian, menurutnya pemerintah perlu mengatasi sejumlah masalah yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang kerap menghadapi keterlambatan dan menyulitkan daerah.

"Serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum sensitif terhadap karakteristik geografis khusus seperti wilayah kepulauan dan daerah sulit dijangkau yang menghadapi biaya layanan publik dan infrastruktur lebih tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Rizki Sadig menyampaikan alokasi Transfer ke Daerah terendah dalam lima tahun terakhir perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan konflik ataupun ketimpangan fiskal antar wilayah.

Maka dari itu menurutnya pemerintah perlu menyiapkan mekanisme kompensasi yang adil bagi daerah. "Memperkuat sinergi pusat-daerah, serta mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakilkan oleh Ratna Juwita menilai pemerintah perlu melakukan penjelasan lebih lanjut terkait penurunan belanja TKD. Selain itu, menurutnya pemerintah perlu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat.

"Pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta mempertimbangkan sumbangsih daerah dalam penerimaan negara," ujarnya.