Ada Proyek Besar Triliunan, Rumah-Rumah di Kampung Bakal Direnovasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal menjalankan program perumahan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut bukan untuk membangun rumah baru, melainkan renovasi rumah tidak layak. Berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah baru.

"Untuk BSPS pemerintah ada concern ke sana, jadi nggak ada kendala terkait BSPS dan FLPP. FLPP kan rumah baru dulu jadi 2 hal berbeda, BSPS untuk renovasi," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/8/2025).

Ia mengaku pengembang tidak akan terlibat dalam renovasi rumah di desa-desa tersebut, pasalnya pengembang lebih berfokus pada pembangunan di perumahan baru.

"BSPS Pengembang tidak terlibat karena beda program, murni langsung masyarakat dari pemerintah pusat bantuannya, kami nggak ada kaitan. Kalau kami fokus di Program FLPP, untuk lain-lain kami ga ada kaitan, rumah desa, rumah khusus kami ga ada kaitan," ujar Junaidi.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan Rp57,7 triliun untuk program 3 juta rumah di Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran tersebut bakal meng-cover pembangunan 770.000 unit rumah baru.

Pemerintah juga mulai fokus untuk membenahi rumah tidak layak huni melalui BSPS. Program tersebut bakal merenovasi 373.939 rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp8,6 triliun.

"Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 sebesar 373.939 rumah," ujar Sri Mulyani dikutip Selasa (14/8/2025).

Anggaran Rp 8,6 triliun terlihat besar karena 6 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun ini yang hanya dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun. Nilai tersebut ditargetkan bakal merenovasi sebanyak 65.932 unit rumah.

Meski demikian, ternyata Sri Mulyani hanya mengabulkan sebagian kecil dari yang diajukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yakni renovasi sebanyak 2 juta unit rumah.

"Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan yakni renovasi dua juta rumah yang akan di mulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp 43 triliun," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, awal bulan Agustus ini.