
Di Rapat Paripurna, Demokrat Desak Kenaikan Gaji ASN pada APBN 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Fraksi partai Demokrrat, Andi Muzakir menyoroti kesejahteraan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I, Selasa (19/8/2025).
Demokrat menilai, kenaikan gaji ASN harus menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Tak lupa, program peningkatan gaji ASN," ujar Andi saat menyampaikan pandangan terkait program-program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah pada tahun depan.
Menurutnya, keseluruhan program harus benar-benar diarahkan untuk menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat. Baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang ketahanan pangan, di bidang energi, di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi kreatif serta pemberdayaan UMKM, di bidang pertanahan, serta di bidang pertahanan dan keamanan.
Selain itu, Demokrat perlu memberikan perhatian khusus terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif.
"Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan perihal nasib gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, saat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat lalu.
Pada pidato tersebut, Prabowo menuturkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Di antaranya bidang pangan, energi, pendidikan, kesehatan hingga perekonomian kerakyatan.
Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah belum melihat ada kapasitas ruang fiskal untuk kenaikan gaji PNS pada 2026.
"Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space tahun 2026 mayoritas program prioritas nasional," tegas Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, akhir pekan lalu, dikutip Senin (18/8/2025).
Perlu diketahui, total belanja direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun. Penerimaan negara ditarget sebesar Rp3.147 triliun sehingga defisit APBN mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rapat Soal APBN 2026 di Istana, Ini Arahan Prabowo ke Sri Mulyani Cs
