Belanja K/L Dipatok Rp1.498 T di 2026, Jatah 10 Kementerian Terbesar!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 beserta Nota Keuangannya dalam sidang tahunan MPR/DPR RI.

Pada 2026, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025. Adapun, defisit anggaran dijaga pada level 2,48% terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sebesar Rp638,8 triliun.

Dari Buku Nota Keuangan II RAPBN 2026, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% dari outlook 2025. Belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp650,0 triliun.

Belanja pemerintah pusat tahun 2026 difokuskan pada belanja prioritas seperti makanan bergizi gratis (MBG), kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga subsidi energi.

Dari belanja pusat ini, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp 1.498,3 triliun pada RAPBN 2026. Anggaran ini meningkat 14,83% dibandingkan Rp 1.275,6 triliun. Belanja ini diperuntukkan bagi 102 lembaga. Sejumlah K/L mendapat porsi sangat besar.

Urutan teratas ada Badan Gizi Nasional, dengan usulan anggaran mencapai Rp 268 triliun, naik Rp 151 triliun dibandingkan outlook tahun ini.

Lonjakan anggaran ini sejalan dengan ambisi besar pemerintah untuk menggerakkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melesat hingga Rp 335 triliun untuk tahun depan. Dari paparan Presiden di DPR, Program ini diharapkan sudah menyentuh 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.

Kemudian, posisi kedua ada Kementerian Pertahanan dengan usulan anggaran mencapai Rp185 triliun. Jumlah ini turun Rp 62 triliun dari outlook 2025.

Posisi ketiga terdapat Kepolisian RI mendapat Rp145,7 triliun, disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp118,5 triliun. Lalu, Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan bisa membantu proyek-proyek infrastruktur yang sempat terhambat karena efisiensi tahun ini.

Kementerian Kesehatan berada di posisi keenam dengan Rp114 triliun untuk memperkuat layanan dan fasilitas kesehatan nasional.

Kementerian Agama mengantongi Rp88,8 triliun, sementara Kementerian Sosial mendapat Rp84,4 triliun untuk program bantuan sosial.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh Rp61 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp55 triliun. Urutan ke-10 adalah Kementerian Keuangan dengan anggaran Rp 52 triliun.

1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp268 triliun

2. Kementerian Pertahanan: Rp185 triliun

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia: Rp145,65 triliun

4. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp118,5 triliun

5. Kementerian Kesehatan: Rp114 triliun

6. Kementerian Agama: Rp88,77 triliun

7. Kementerian Sosial: Rp84,44 triliun

8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp61 triliun

9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp55 triliun

10. Kementerian Keuangan: Rp52,01 triliun