Airlangga Bocorkan Skema Subsidi Listrik-LPG di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus berupaya membuat penyaluran subsidi, khususnya subsidi energi seperti subsidi listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, pada 2026 menjadi lebih tepat sasaran.

Dia mengatakan, hal ini seiring dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan. Dia mengaku, berdasarkan data DTSEN tersebut, memang terdapat kebocoran subsidi.

Menurutnya, kebocoran subsidi ini akibat implementasi penyaluran subsidi bersifat terbuka.

Ke depannya, lanjutnya, pemerintah akan mencari mekanisme penyaluran subsidi berdasarkan sasaran penggunanya. Misalnya, subsidi listrik. Menurutnya, tarif listrik untuk pelanggan berdaya tinggi akan berbeda dengan pelanggan berdaya lebih rendah.

"Kita punya DTSEN, dari data tersebut kita melihat adanya kebocoran subsidi yang masuk ke masyarakat. Sekarang subsidi diberikan terbuka. Ke depan kita cari mekanisme pengguna, contoh listrik yang pelanggan (daya) tinggi dapat harga berbeda dengan di bawah. Dengan mekanisme itu bisa diaplikasikan ke sektor lain. Pada waktunya akan disosialisasikan," paparnya saat Konferensi Pers terkait RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/08/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025) menyatakan bahwa akan memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Kelak, subsidi energi harus adil dan tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh orang-orang yang mampu.

Untuk itu, pemerintah akan menggelontorkan dukungan fiskal hingga Rp 402,4 triliun pada RAPBN 2026.

"2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi," tegas Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan, untuk total subsidi dan kompensasi energi pada RAPBN 2026 direncanakan Rp 381,3 triliun, termasuk khusus subsidi energi dipatok Rp 210,1 triliun. Subsidi energi tersebut antara lain untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg.

Selain untuk subsidi dan kompensasi energi, anggaran ketahanan energi tersebut akan dialokasikan untuk insentif perpajakan senilai Rp16,7 triliun, kemudian Energi Baru Terbarukan (EBT) senilai Rp37,5 triliun dan infrastruktur energi Rp4,5 triliun. Adapun untuk listrik desa mencapai Rp 5 triliun dan dukungan lainnya Rp 0,6 triliun.