Prabowo: Dunia Akui Transisi Kepemimpinan RI, Sampai Tanya Formulanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan bahwa dunia mengakui transisi kepemimpinan Indonesia dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya tahun lalu. Hal ini diungkapnya dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2025 di Gedung DPR-MPR RI, Jumat (15/08/2025).

Dalam pidato tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa transisi kepemimpinan dariJokowi ke dirinya merupakan transisi yang baik berdasarkan semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Ia menyebut bahwa peralihan ini diakui dunia sebagai sesuatu yang lancar dan sangat baik.

"Ini adalah bukti demokrasi kita kuat dan matang. Tidak semua negara mampu melakukan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, demokrasi yang dianut Indonesia merupakan demokrasi yang berakar dari budaya Bangsa Indonesia yang menekankan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi ini bukan demokrasi yang saling hujat dan merendahkan satu dengan yang lain.

"Di mana-mana, banyak pemimpin negara sahabat bertanya pada saya 'how did you do it? how did Indonesia manage?' Saya sampaikan pada mereka bahwa kita berhasil karena kita menerapkan demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan."

Prabowo melanjutkan bahwa dalam sejarah manusia modern, kekuasaan perlu diawasi dengan baik agar tidak menjadi korup. Menurutnya, saat ini, korupsi merupakan sebuah masalah yang krusial bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, di mana perilaku yang ini terjadi di sejumlah lapisan lembaga pemerintahan dan BUMN.

"Ini merupakan fakta yang tidak bisa kita tutup-tutupi. 299 hari saya memimpin, saya semakin mengetahui berapa besar penyelewengan yang ada. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan," tuturnya.

Maka itu, ia menegaskan bahwa Indonesia juga perlu melakukan introspeksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan sendiri dan harus berani melihat penyakit yang ada di dalam negara agar dapat diperbaiki.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam tahun 2025 ini, pihaknya telah menyelamatkan Rp 300 triliun uang negara, sebagai bentuk dari bagaimana pemerintah mengakui situasi korupsi di Indonesia dan berupaya untuk memperbaikinya.

"Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-undang Dasar republik kita, maka itu, saya tidak punya pilihan lain selain melakukan program pemberantasan korupsi dan penyelewengan semua lembaga eksekutif dan pemerintah," ujarnya.