Pengusaha Tunggu Arah Kebijakan Fiskal Prabowo, Bikin 4 Permintaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha berharap pemerintah memberi sinyal tegas arah kebijakan fiskal yang pro-produksi dan pro-investasi. Hal itu diharapkan mendapat sorotan dan penegasan dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama DPR/ MPR RI besok, Jumat (15/8/2025).

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan, dunia usaha menanti kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan sektor industri sekaligus memperkuat daya saing nasional.

"Untuk Nota Keuangan pertama Presiden Prabowo, dunia usaha berharap ada penegasan arah kebijakan fiskal yang pro-produksi dan pro-investasi," kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/8/2025).

Anggawira memaparkan, setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian pengusaha, dan mengharapkan sorotan dari Presiden Prabowo. Pertama, insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi sektor industri, terutama yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Kedua, belanja infrastruktur produktif yang mendorong pemerataan ekonomi ke daerah, sehingga lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.

Ketiga, dukungan terhadap UMKM dan koperasi melalui akses pembiayaan murah dan program digitalisasi. Keempat, kebijakan energi dan logistik yang kompetitif untuk menurunkan biaya produksi.

"Kami ingin pidato Nota Keuangan nanti memberi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengawal transisi Indonesia dari negara pedagang menjadi negara produsen, dengan menyeimbangkan kepentingan pekerja, pengusaha, dan keberlanjutan industri," tegasnya.

Sebagai catatan, Nota Keuangan merupakan agenda tahunan pemerintah yang disampaikan Presiden setiap bulan Agustus di hadapan DPR. Pidato ini berisi kebijakan fiskal, arah ekonomi nasional, serta rencana anggaran negara tahun berikutnya. Momen ini kerap menjadi ajang penegasan prioritas pemerintah di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan.