Gawat Limbah Nuklir Militer Bocor, Masuk ke Perairan Ini-Risiko Kanker
Jakarta, CNBC Indonesia - Pangkalan Angkatan Laut Inggris telah membocorkan air radioaktif dari hulu ledak nuklir yang disimpan ke dalam sebuah danau (loch) di Skotlandia pada beberapa kesempatan. Hal ini terungkap dari hasil sebuah investigasi Scottish Environment Protection Agency (SEPA) yang diterbitkan oleh The Ferret, akhir pekan.
Dalam laporan tersebut, air radioaktif dari depot senjata Coulport di Inggris bocor ke Loch Long di Skotlandia barat pada beberapa kali setelah pipa-pipa tua pecah. Diketahui, depot Persenjataan Angkatan Laut Kerajaan menyimpan hulu ledak nuklir untuk kapal selam kelas Trident milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris.
Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan bahwa pipa pecah pada tahun 2010 dan dua kali pada tahun 2019. Pada Agustus 2019, area pemrosesan hulu ledak terendam banjir, yang membuat air yang terkontaminasi kemudian mengalir melalui saluran terbuka ke dalam danau.
Kemudian, ada dua lagi pipa pecah pada tahun 2021. Termasuk satu di area lain yang juga menyimpan zat radioaktif, yang mendorong inspeksi SEPA lainnya pada tahun 2022.
"Hingga separuh dari 1.500 pipa airnya sudah melewati masa pakai yang ditentukan saat kebocoran terjadi. Kekurangan dalam perawatan" sebagai penyebab banjir yang melepaskan tritium tingkat rendah, zat radioaktif yang digunakan dalam hulu ledak, ke danau," kata SEPA, dikutip Senin (11/8/2025).
SEPA menyatakan bahwa tingkat tritium sangat rendah dan tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Namun, paparan yang tinggi atau berkepanjangan dapat meningkatkan risiko kanker.
Kementerian Pertahanan Inggris setuju pada tahun 2020 untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah lebih banyak kebocoran. Namun, SEPA kemudian menemukan bahwa kemajuan yang lambat dalam langkah-langkah ini dan masalah dengan manajemen aset terus berlanjut.
Dokumen-dokumen tersebut dirilis setelah perjuangan selama enam tahun di bawah undang-undang kebebasan informasi Skotlandia. Komisioner Informasi Skotlandia, David Hamilton, memutuskan pada bulan Juni bahwa sebagian besar dokumen harus dipublikasikan. Ia menolak klaim militer bahwa kerahasiaan diperlukan untuk menjamin keamanan nasional.
"Risiko utamanya adalah terhadap reputasi, bukan keselamatan," ungkapnya saat itu.
(tps/sef)