Trump Incar Harta Karun Langka, Eks PM Malaysia Komentar Begini

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
Jumat, 08/08/2025 12:10 WIB
Foto: Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad berusia 100 tahun. (Instagram/chedetofficial)

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Perdana Menteri Malaysia yakni Mahathir Mohamad memberikan kritik terhadap kesepakatan dagang antara Pemerintah Malaysia dengan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait hasil negosiasi tarif impor kedua negara.

Salah satu poin yang dikritik Mahathir yaitu mengenai rencana ekspor Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (RRE) ke Negeri Paman Sam.

Ia memandang bahwa Pemerintah Malaysia tampaknya cukup senang dengan kesepakatan yang berhasil dinegosiasikan dengan Presiden AS Donald Trump. Padahal, sejatinya kesepakatan tersebut kurang menguntungkan bagi pihak Malaysia.


"Apa kesepakatannya? Sebagai imbalan atas pengurangan tarif AS dari 25% menjadi 19%, Malaysia menghapuskan semua pajak atas 11.000 produk AS yang masuk ke Malaysia. Dan Perdana Menteri telah menyatakan bahwa Malaysia akan memasok logam tanah jarang ke AS," ungkapnya, dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (8/8/2025).

Ia lantas membeberkan bahwa LTJ sebagai komoditas mentah hanya menghasilkan sekitar 5% dari total nilai material. Oleh sebab itu, alih-alih diekspor dalam bentuk mentah, lebih baik pemerintah mengolah LTJ di dalam negeri terlebih dahulu, mengingat nilainya bisa mencapai 30 kali lipat.

"Malaysia harus mengolah tanah jarang dan mengekstrak unsur-unsur di dalamnya karena keuntungannya akan 30 kali lebih tinggi daripada hanya tanah jarang," ungkapnya.

Mahathir pun menyayangkan keputusan yang diambil Pemerintah Malaysia dengan hanya menerima 5% dari nilai tersebut. Padahal, Malaysia bisa mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan dari pengolahan LTJ di dalam negeri.

"Mengapa Malaysia begitu bodoh hanya menerima 5% dari nilai tersebut padahal kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi?" tambahnya.


(wia)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Tuntut Reformasi, Warga Malaysia Demo PM Anwar Ibrahim