Kota Ini Larang Acara Keagamaan Islam, Warga Muslim Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah lokal di Kota Jumilla, wilayah Murcia, Spanyol tenggara, menuai kecaman usai mengesahkan larangan penggunaan fasilitas umum untuk perayaan keagamaan umat Muslim seperti Idulfitri dan Iduladha. Keputusan ini disebut sebagai tindakan diskriminatif dan bentuk islamofobia oleh kelompok Muslim di negara tersebut.

Larangan ini merupakan yang pertama di Spanyol, dan disahkan dalam rapat dewan kota atas usulan Partai Rakyat (PP) yang konservatif. Partai sayap kanan Vox abstain, sementara partai-partai kiri menolak.

Dalam proposalnya, dewan menyatakan bahwa "fasilitas olahraga kota tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan, budaya, atau sosial yang asing bagi identitas kami kecuali diselenggarakan oleh otoritas lokal."

Pilihan Redaksi Kena Tarif 50%, Presiden Ini Ogah "Ngemis" ke Trump: Harga Diri Bung! Malapetaka Dahsyat Hantam Eropa, Prancis Dilanda Kebakaran Terbesar Prabowo Buka Suara soal Sengketa Wilayah Ambalat dengan Malaysia

"Berkat Vox, langkah pertama untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol telah disahkan. Spanyol adalah dan akan selamanya menjadi negeri umat Kristen," demikian unggahan X Partai Vox, seperti dikutip The Guardian pada Kamis (7/8/2025).

Pernyataan ini langsung memicu kritik tajam dari organisasi Muslim di Spanyol. Presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol, Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, menilai langkah ini sebagai bentuk intoleransi.

"Usulan ini Islamofobia dan diskriminatif. Mereka tidak menyerang agama lain, mereka menyerang agama kami," tegas Mounir kepada harian El País. "Kami cukup terkejut dengan apa yang terjadi di Spanyol. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya merasa takut."

Jumilla sendiri merupakan kota kecil berpenduduk sekitar 27.000 jiwa, dengan sekitar 7,5% penduduknya berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Langkah pemerintah kota ini juga dinilai melanggar Konstitusi Spanyol, khususnya Pasal 16 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Sejumlah tokoh politik turut mengecam keputusan tersebut.

"PP melanggar konstitusi dan menempatkan kohesi sosial sebagai risiko hanya demi kekuasaan," kata Francisco Lucas, pemimpin Partai Sosialis di wilayah Murcia, lewat akun X-nya.

Sementara itu, mantan wali kota Jumilla dari Partai Sosialis, Juana Guardiola, mempertanyakan definisi "identitas" yang dijadikan dasar larangan tersebut. "Apa yang mereka maksud dengan identitas? Dan bagaimana dengan warisan Muslim selama berabad-abad di sini?" ujarnya.

Secara historis, Jumilla memiliki akar kuat dengan warisan Muslim. Kota ini pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi sebelum dikuasai oleh bangsa Arab pada abad ke-8. Sebagai Yumil-la, kota ini sempat menjadi pusat kekuasaan Muslim hingga ditaklukkan pasukan Kristen pimpinan Alfonso X dari Kastilia pada abad ke-13.

Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan untuk menjamin hak-hak penduduk Muslim, kekuasaan Arab di Jumilla berakhir tidak lama setelah kematian Alfonso. Kini, sejarah panjang tersebut kembali menjadi sorotan dalam perdebatan soal identitas, toleransi, dan hak beragama di Spanyol modern.

(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sewa Rumah Mahal, Ratusan Warga Jadi Gembel Tidur di Bandara