Konsumsi Pemerintah Loyo, Sri Mulyani Desak Kementerian-Pemda Belanja

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara ihwal konsumsi pemerintah yang masih kontraksi pertumbuhannya hingga kuartal II-2025.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi pemerintah yang menjadi salah satu bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi atau minus 0,33%.

"Hal ini karena tahun lalu, Januari-Juni pengeluaran pemerintah pada masa Pemilu itu tumbuh di atas 12%, jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline tahun lalu cukup tinggi," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Meski begitu, Sri Mulyani memperkirakan, seharusnya pada kuartal II-2025 ini konsumsi atau belanja pemerintah tekanan sudah berkurang. Ia memperkirakan, kontraksinya seharusnya hanya minus -0,2%.

"Sebetulnya kami mengharapkan di kuartal II sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2% jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33% ini artinya kita harus bekerja lebih keras," tegasnya.

Sri Mulyani mengatakan, dengan catatan ini, ke depan pemerintah akan bekerja keras untuk mendorong belanja negara, baik yang terdistribusi di Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun di Pemerintah Daerah atau Pemda.

"Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh Kementerian atau Lembaga beserta Pemda untuk mengakselerasi belanjanya," papar Sri Mulyani.

Tapi Sri Mulyani mengingatkan, kontraksi belanja pemerintah pada kuartal II-2025 ini sudah lebih baik dari kontraksi belanja pemerintah pada kuartal I-2025 yang minusnya mencapai 1,37%.