Proses Tambang Nikel RI Lebih 'Bersih' Ketimbang Negara Lain

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai Indonesia lebih 'bersih' dalam mengelola hilirisasi pertambangan nikel. Hal itu menanggapi tudingan yang ditujukan dunia ke Indonesia perihal produksi nikel 'kotor' atau dirty nickel.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan Indonesia yang saat ini menguasai pasar nikel dunia kerap dituding dengan sebutan dirty nickel.

Jika dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya, Indonesia justru dinilai lebih 'bersih' dalam memproduksi nikel. 

Baca: Berat! Begini Sistem Parameter Audit Tambang Dunia

"Nah, itu yang kita bingung, gitu, ya, bahwa negara lain, kalau saya bilang, mohon maaf, ya, kalau dari saya pribadi membandingkan proses pertambangan di negara luar dengan Indonesia, kayaknya mereka lebih dirty dari kita, proses pertambangan, ya," jelas Meidy kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Senin (28/7/2025).

Lebih lanjut, jika melihat rekam jejak negara-negara yang sudah memproduksi nikel jauh sebelum Indonesia saat ini, dia menilai negara-negara tersebut bahkan lebih 'kotor' dan dinilai jangan sampai terjadi di Indonesia.

"Ada kekhawatiran mungkin buat mereka adalah apa yang terjadi kepada mereka jangan terjadi di Indonesia. Sehingga kita di-blame dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam blackmail bahwa kita, tuh, dirty nikel," katanya.

Meski begitu, Meidy tidak menampik bahwa negara lain lebih mengedepankan hak sumber daya manusia. Indonesia dinilai masih kalah jika dinilai dari aspek keselamatan kerja karyawan pertambangan nikel.

"Untuk safety, ya, itu sudah kayaknya kita kalah, deh, kalau kita berbicara untuk human right-nya, ya. Safety karyawannya, safety pekerjanya itu luar biasa. Kita aja mau masuk aja nggak kayak kita cowboy, ya, main masuk-main masuk, gitu, ya. Di luar itu safety-nya sangat amat luar biasa, priority banget," paparnya.

Dengan begitu, pembenahan sektor pertambangan dalam negeri perlu digencarkan. Hal itu termasuk pada aspek lingkungan hingga ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola).

"Beberapa areal, tolong, nggak semua areal, ya. Dan kalau kita berbicara pencemaran, se-dampak apa, sih, pencemaran yang terjadi dan apakah itu real? Dampak yang terjadi di wilayah pertambangan sana. Itu, kan, harus diverifikasi," tutupnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan Penambangan Nikel di Wilayah Raja Ampat