Tegaskan Dukungan APBN, Menkeu Tawarkan Kopdes Bunga Kredit 6%

Romys Binekasri, CNBC Indonesia

28 July 2025 20:56

Foto: Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III, Senin (28/7/2025). (CNBC Indonesia/Arrijal Rachman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendukung program pemerintah Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui APBN memberikan dukungan likuiditas kepada 4 perbankan pelat merah.

Empat perbankan tersebut diantaranya, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

"Sehingga keempat bank ini memungkinkan untuk memberikan pinjaman ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dengan suku bunga rendah 6%," ujarnya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, dukungan pemerintah melalui penyaluran akses pendanaan termasuk dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan melalui bank-bank Himbara dapat dimanfaatkan dengan bijak.

"Bank-bank tersebut, BRI, BNI, Mandiri, BSI harus melakukan tetap proper due diligent, bukan masalah jatah tiap koperasi, tapi melakukan due diligence agar pinjaman tersebut benar-benar bisa digunakan di dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan," ungkapnya.

Baca:

Sri Mulyani Bakal Pakai SAL Buat Suntik Modal Kopdes Merah Putih

Sri Mulyani mengatakan, desain pembiayaan yang merupakan sinergi antar kementerian dan lembaga ini mempertimbangkan kapasitas usaha masing-masing koperasi.

"Kita mendesain bersama-sama Himbara dan kementerian BUMN dari suku bunga hanya 6% jangka waktu 6 tahun grace periode 6-8 bulan mempertimbangkan kapasitas usaha masing-masing koperasi. Bank harus melakukan due diligence yg proper," sebutnya.

Ani menambahkan, target pemerintah terkait pendirian 80 ribu Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat berjalan optimal sesuai potensi bisnis di desa dan kelurahan.

"Dukungan berbagai instansi setiap kepala desa atau lurah merupakan pengawas sekaligus dari Koperasi Desa. Tidak hanya membantu legalisasi koperasi mereka juga bertanggung jawab melatih SDM dan tata kelola koperasi sehingga koperasi dapat berjalan dengan kinerja tetap terjaga sesuai dengan tata kelola yang baik," pungkasnya.