Kasus PHK Melonjak Drastis, Wamenaker Ungkap Fakta Mengejutkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia melonjak tajam sepanjang paruh pertama tahun 2025. Berdasarkan data Satudata Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 42.385 pekerja di seluruh Indonesia mengalami PHK pada Januari-Juni 2025. Angka ini meningkat 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 32.064 pekerja.

Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, yaitu 10.995 orang, disusul Jawa Barat 9.494 orang, Banten 4.267 orang, dan DKI Jakarta 2.821 orang.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel mengatakan, lonjakan angka PHK tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang sedang tidak kondusif.

"Yang pasti gini, ini kan angka lonjakan PHK memang mungkin yang meningkat ya sekian persen itu tadi. Tapi gini, kita hari ini lagi melonjak kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak. Contohnya di Sulawesi Utara, kemudian ada di beberapa lagi Kalimantan Timur dan di Jawa Barat," ujar Noel saat ditemui usai acara Dewas Menyapa Indonesia di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. "Kita tidak boleh juga seakan-akan pemerintah sedang tidak melakukan apa-apa. Tapi yang pasti pemerintahan Pak Prabowo sudah melakukan yang terbaik buat bangsa ini, menekan angka pengangguran sampai dibuat lah yang namanya mitigasi.. kenapa tuh PHK begitu banyak. Makanya kita akan melakukan intervensi," katanya.

Salah satu upaya intervensi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan meninjau ulang regulasi yang dianggap menghambat dunia usaha. Noel menyebut Presiden Prabowo bahkan sudah tegas soal perizinan teknis (pertek).

"Makanya ada regulasi-regulasi yang kiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau nggak dihapus. Presiden kan tegas soal Permendag Nomor 8 Tahun 2024 (tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor), nggak boleh ada pertek-pertek. Revisi gitu loh," imbuh dia.

Adapun terkait sektor yang paling terdampak PHK, Noel menyebut manufaktur sebagai sektor yang paling terpukul.

"Yang jelas ya manufaktur ya, itu pastilah karena terkait padat karya itu kan nggak usah dibohongin. Dampak perang global hari ini, perang tarif ini kan kita nggak bisa menutup mata terhadap kejadian itu," ungkapnya.

Ketika ditanya alasan mengapa Jawa Tengah mencatat angka PHK tertinggi, Noel menyebut pemerintah tengah turun langsung ke lapangan untuk memetakan dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

"Makanya hari ini kita coba langsung ke bawah agar masalah-masalah tenaga kerja ini bisa diselesaikan dengan baik," ucap Noel.

Ia menyinggung soal pengangguran dari kalangan sarjana, terutama di bidang farmasi dan kedokteran, yang menghadapi kendala akibat regulasi pendidikan profesi.

"Misalnya contoh kan banyak narasi-narasi terkait 1 juta angka pengangguran sarjana, ternyata pas kita lihat masalahnya ada di tenaga kerja farmasi, kedokteran, itu ada regulasi yang menghambat mereka untuk bekerja. Misalnya mereka harus meningkatkan pendidikan profesi," ujarnya.

Noel menilai, biaya dan proses pendidikan profesi yang berulang kali gagal membuat banyak lulusan tidak bisa langsung bekerja. Ia bahkan menyebut ada permainan tidak sehat dalam proses tersebut.

"Kerja profesi itu kan pakai uang lagi. Di sisi lain orang tua keluarganya menuntut untuk yang lulus ini agar segera bekerja. Akhirnya nggak bisa bekerja karena apa? Tuntutan untuk melanjutkan sekolah profesinya nggak ada, karena nggak ada uang. Kalaupun sudah sekolah profesi, berkali-kali mereka tidak diluluskan. Artinya ada mafia kesehatan, ada mafia regulasi di situ," tegas Noel.

Ia pun menyatakan kesiapannya untuk melawan praktik-praktik mafia ini. "Nah sekarang mafia-mafia itu kita lawan. Apalagi ada menteri, ada wamen yang kayak gue gini, gue lawan tuh kayak gitu-gitu," tegasnya lagi.

Saat ditanya bentuk mafia tersebut, Noel belum menjelaskan secara rinci. "Kita akan bongkar nanti, karena ini harus kita mitigasi, karena ini ada regulasinya. Nggak mungkin, regulasi ini pasti kan bicara tentang kepentingan. Nah itu kita akan cari dan kita akan kerjasama," ungkapnya.

"Ya nantilah kita sampaikan, itu pasti kita akan sampaikan," pungkas Noel.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Breaking! Kurator Umumkan Resmi Terjadi PHK Massal di Sritex