Update Perang Kamboja-Thailand Pecah, KBRI Beri Pengumuman Baru ke WNI

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi keamanan di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali memanas. Sejumlah update diberikan melalui KBRI, Jumat (25/7/2025).

Dilaporkan KBRI bagaimana Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, mengadakan pertemuan mendadak dengan para diplomat di Phnom Penh. Dalam penjelasannya, Prak Sokhonn menegaskan bahwa pemerintah Kamboja berkomitmen menyelesaikan konflik melalui jalur damai berdasarkan hukum internasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa Perdana Menteri (PM) Hun Manet telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB untuk mendorong pembahasan gencatan senjata. Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN.

Pilihan Redaksi Potret Perang Thailand-Kamboja Pecah, 9 Tewas-Jet Tempur Turun Gunung Perang Thailand-Kamboja Memanas, Dewan Keamanan PBB Rapat Darurat Penampakan Pesawat Bawa 49 Penumpang Jatuh, Hancur & Hangus Terbakar Thailand Tolak Mediasi Perang dengan Kamboja, tapi... Pemerintah RI Buka Suara soal Perang Thailand-Kamboja, Bilang Begini

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Malaysia atas upayanya menjalin komunikasi langsung dengan pimpinan kedua negara," ujar Menlu Prak Sokhonn dalam forum tersebut, sebagaimana disampaikan KBRI di Phnom Penh, dalam pernyataan yang diterima CNBC Indonesia.

Menanggapi pertanyaan Duta Besar RI soal dampak konflik bagi warga sipil, Prak Sokhonn mengakui adanya korban di wilayah Kamboja. Namun, ia belum dapat memastikan jumlah korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan bangunan.

Prak Sokhonn menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada warga negara asing yang menjadi korban. Kamboja juga mengimbau warga lokal dan asing untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear.

Imbauan ke WNI

Sementara itu, KBRI Phnom Penh menghimbau WNI untuk menghindari konflik. Diketahui, ada WNI yang bekerja di O'Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, tempat lokasi konflik.

Informasi ini diperoleh dari aduan yang diterima melalui Hotline KBRI. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti jumlah WNI di wilayah tersebut.

"Namun di Provinsi Preah Vihear, KBRI tidak memiliki data keberadaan WNI," tulis KBRI.

Kedua provinsi tersebut berada lebih dari enam jam perjalanan darat dari ibu kota Phnom Penh. Guna mengantisipasi potensi risiko, KBRI Phnom Penh mengimbau seluruh WNI di Kamboja untuk tetap tenang dan waspada serta membatasi perjalanan ke daerah terdampak konflik.

Berikut imbauan lengkap KBRI Phnom Penh kepada WNI:

1. Tetap tenang, tidak panik, dan selalu waspada;

2. Menghindari atau membatasi perjalanan ke wilayah terdampak konflik;

3. Memantau informasi dari sumber resmi, baik dari pemerintah Kamboja maupun media terpercaya dan KBRI;

4. Melakukan lapor diri melalui portal Peduli WNI di www.peduliwni.kemlu.go.id.

"Kami terus memantau perkembangan situasi dan meningkatkan komunikasi dengan komunitas WNI di berbagai provinsi," demikian pernyataan resmi KBRI Phnom Penh.

Bagi WNI yang membutuhkan bantuan, KBRI menyediakan dua hotline yang dapat dihubungi: Hotline Pelindungan WNI: +855 12 813 282 (WhatsApp) dan Hotline Konsuler: +855 61 844 661.

KBRI juga mengimbau WNI untuk mengikuti akun resmi mereka di media sosial guna memperoleh pembaruan terkini.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Hampir Diperdagangkan di Kamboja, Begini Cerita Remaja Thailand