Obama Respons Tuduhan Kudeta dan Pengkhianatan dari Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akhirnya angkat bicara setelah Donald Trump menyerukan agar dirinya dituntut atas tuduhan "memimpin kudeta" terkait pemilu 2016. Dalam pernyataan resmi, kantor Obama menolak keras tuduhan tersebut.

"Demi menghormati jabatan kepresidenan, kantor kami biasanya tidak merespons omong kosong dan misinformasi dari Gedung Putih saat ini. Namun klaim ini cukup keterlaluan untuk ditanggapi," demikian pernyataan resmi yang dirilis, seperti dikutip The Guardian, Rabu (23/7/2025).

"Tuduhan-tuduhan aneh ini konyol dan merupakan upaya pengalihan perhatian yang lemah," tambahnya.

Baca: Trump Putuskan AS Cabut dari Lembaga PBB Ini, Sebut 'Pemecah Belah'

Tanggapan keras Obama ini muncul setelah Trump menuduhnya terlibat dalam "pengkhianatan" atas dasar laporan setebal 11 halaman yang dirilis pekan lalu oleh Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional saat ini.

Dalam laporan tersebut, Gabbard menyatakan telah menyerahkan bukti dugaan konspirasi oleh pejabat keamanan nasional di era Obama kepada Departemen Kehakiman dan merekomendasikan penuntutan.

Trump secara eksplisit menyebut nama Obama saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Putih. "Berdasarkan apa yang saya baca, pemimpin dari semua ini adalah Presiden Obama, Barack Hussein Obama. Dia memulainya. Dia bersalah. Ini pengkhianatan," kata Trump.

Ia juga menuding keterlibatan tokoh-tokoh lain seperti Presiden Joe Biden, mantan Direktur FBI James Comey, dan mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper. "Mereka mencoba mencuri pemilu. Mereka mencoba mengaburkannya," lanjutnya.

Namun, pernyataan dari kantor Obama menegaskan tidak ada bukti yang melemahkan kesimpulan intelijen bahwa Rusia memang berusaha memengaruhi hasil pemilu 2016 untuk mendukung Trump.

"Tidak ada satu pun dalam dokumen tersebut yang mengubah fakta bahwa Rusia berupaya mencampuri pemilu, meskipun tidak berhasil memanipulasi suara," tegas pernyataan itu.

Penilaian tersebut juga ditegaskan dalam laporan bipartisan Komite Intelijen Senat AS tahun 2020 yang dipimpin oleh Senator Marco Rubio, yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Trump.

Di sisi lain, laporan Gabbard menuai kritik keras dari sejumlah mantan pejabat intelijen. Fulton Armstrong, mantan analis CIA dan pejabat senior intelijen nasional, menilai dokumen tersebut tidak kredibel.

"Makalah Gabbard jelas ditulis dengan kesimpulan yang sudah ditentukan. Bahkan pembacaan sekilas menunjukkan kebingungan antara keyakinan dan probabilitas atas penilaian intelijen, yang berujung pada manipulasi," ujarnya. "Referensinya tentang 'pejabat negara dalam' itu amatiran dan melemahkan seluruh isi dokumen tersebut."

Baca: Trump Tuding Obama Lakukan Pengkhianatan, Putin Ikut Terseret

Sejumlah analis menilai laporan Gabbard sengaja mencampuradukkan berbagai isu untuk mendiskreditkan laporan komunitas intelijen tahun 2017, termasuk ringkasan harian Obama Desember 2016 yang menyimpulkan tidak ada peretasan langsung terhadap sistem penghitungan suara.

Namun, klaim keterlibatan Rusia telah dikuatkan dalam laporan Penasihat Khusus Robert Mueller pada 2019 dan laporan Komite Intelijen Senat tahun berikutnya yang menyebut Rusia secara aktif meretas dan membocorkan dokumen Komite Nasional Demokrat guna merugikan Hillary Clinton.

Sementara itu, Trump mengklaim Gabbard memiliki "ribuan dokumen tambahan yang akan datang", tanpa memberikan rincian. Ia juga menyindir para pendukungnya agar tidak teralihkan isu lain, termasuk tuntutan untuk merilis dokumen terkait Jeffrey Epstein.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Raksasa NATO Diguncang Upaya Kudeta-Perang Saudara, Ini Pelakunya