Internasional

Trump Putuskan AS Cabut dari Lembaga PBB Ini, Sebut 'Pemecah Belah'

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia

23 July 2025 09:50

Panggung kantor pusat UNESCO. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) — Foto: Panggung kantor pusat UNESCO. (AFP/JULIEN DE ROSA)

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) akan keluar dari badan kebudayaan dan pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Selasa (22/7/2025).

Dalam pernyataannya, Bruce menyebut bahwa penarikan penuh akan berlaku mulai Desember 2026. Bruce mengungkapkan bahwa Washington memandang UNESCO sebagai lembaga yang mempromosikan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Washington.

"UNESCO berupaya memajukan isu-isu sosial dan budaya yang memecah belah dan mempertahankan fokus yang berlebihan pada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, sebuah agenda ideologis globalis untuk pembangunan internasional yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri America First kami," ujarnya dikutip The Guardian.

Baca:

Pakar PBB Ungkap Fakta Genosida Israel, Trump Langsung Jatuhkan Sanksi

Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan kepada New York Post bahwa hingga saat ini pihaknya memandang bahwa UNESCO terus memperlihatkan kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat Pemerintah AS.

"Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO, yang mendukung gerakan budaya dan sosial yang membangunkan dan memecah belah, yang sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan akal sehat yang dipilih rakyat Amerika pada bulan November," tuturnya.

Keluarnya AS, yang akan berlaku efektif pada Desember 2026, akan menjadi pukulan bagi upaya UNESCO di bidang pendidikan, kebudayaan, dan pemberantasan ujaran kebencian. Sejauh ini, AS menyediakan sekitar 8% dari total anggaran badan tersebut.

UNESCO, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkenal karena menetapkan situs-situs warisan dunia, termasuk Grand Canyon di AS dan kota kuno Palmyra di Suriah. UNESCO juga memiliki program budaya dan pendidikan yang besar untuk mendorong dialog antarbudaya.

AS adalah anggota pendiri UNESCO pada tahun 1945, tetapi kepergiannya yang terakhir ini akan menjadi yang ketiga kalinya.

Baca:

PBB Warning! Trump Bisa Bikin 6 Juta Orang di Dunia Kena HIV/AIDS

Washington pertama kali menarik diri pada tahun 1983 di bawah Ronald Reagan, yang pemerintahannya mengatakan bahwa organisasi global tersebut memiliki bias anti-Barat dan "telah mempolitisasi hampir setiap subjek yang ditanganinya secara tidak relevan". UNESCO bergabung kembali di bawah George W. Bush pada tahun 2003, dengan Gedung Putih menyatakan senang dengan reformasi UNESCO.

Trump menarik AS keluar dari UNESCO pada tahun 2017, selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Pemerintahannya beralasan bahwa UNESCO dipenuhi apa yang disebutnya "tunggakan yang meningkat, perlunya reformasi fundamental dalam organisasi, dan bias anti-Israel yang berkelanjutan".

AS kembali ke UNESCO pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Joe Biden. Pemerintahan Biden menyatakan bahwa bergabung kembali sangat penting untuk melawan "pengaruh China". Beijing telah menjadi pendukung keuangan terbesar organisasi tersebut selama ketidakhadiran Washington.

Sebagai syarat penerimaan kembali, AS setuju untuk membayar sekitar US$ 619 juta (Rp 10 triliun) iuran yang belum dibayarkan dan memberikan kontribusi untuk program-program yang mendukung inisiatif akses pendidikan di Afrika, peringatan Holocaust, dan keselamatan jurnalis.

Pada tahun 2011, UNESCO memutuskan untuk menerima Palestina, yang secara resmi tidak diakui oleh AS maupun Israel sebagai negara anggota PBB. Gedung Putih di bawah Barack Obama telah memangkas kontribusi UNESCO, yang mengakibatkan AS menunggak utang jutaan dolar kepada organisasi tersebut.

Atas keluarnya AS kembali tahun ini direktur jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, mengatakan pihaknya sangat menyesali keputusan Trump ini. Namun ia menyebut hal ini telah dipersiapkan oleh beberapa pejabat lembaga itu.

"Saya sangat menyesali keputusan Presiden Trump untuk pergi. Langkah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar multilateralisme," pungkasnya.