DPR: Laporan Keuangan Negara 2024 Agak Unik, Ini Sebabnya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR RI menyebut penyampaian laporan keuangan negara 2024 unik sebab meskipun berbeda rezim pemerintahan tapi menteri keuangannya tetap.

"Ini memang agak unik nih ya Bu, pertanggungjawaban 2024 ini agak unik. Sama uniknya dengan APBN 2025, masa transisi, ini juga masa transisi. Laporan 2024 yang pemerintahannya sudah nggak ada. Tapi kebetulan karena Menteri Keuangannya sama, jadi masih bisa ditindaklanjuti," ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Frederic Palit saat rapat kerja bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (22/7/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Seperti diketahui, Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan sejak era presiden Joko Widodo dan kembali menjabat sebagai bendahara negara pada pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan keuangan negara pada 2024.

Sri Mulyani memaparkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2024 masih tangguh dengan pertumbuhan 5,03% dan juga daya beli yang terjaga.

Kondisi yang disebutkan terjadi saat tekanan global meningkat seperti adanya dinamika geopolitik, el-nino, perlambatan ekonomi China, harga minyak mentah dunia yang tinggi, hingga harga batu bara yang rendah.

Sri Mulyani juga memaparkan pada 2024, APBN mampu bertindak sebagai shock absorber dalam melindungi daya beli, mendukung prioritas pembangunan, stabilitas ekonomi, hingga fiscal sustainability.

Realisasi pendapatan APBN tumbuh 3,44% dan realisasi belanja pemerintah juga tumbuh 25,06% sepanjang 2024.