Alasan Perdana Menteri Ukraina Mengundurkan Diri di Tengah Perang

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Ukraina Denis Shmigal resmi mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan parlemen Ukraina pada Rabu (16/7/2025).

Keputusan pengunduran diri dilakukan sehari setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan penggantinya, dan menunjuk Shmigal sebagai kepala pertahanan negara yang baru.

Mengutip Russia Today, Shmigal mengunggah salinan surat pengunduran dirinya di Telegram. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada timnya atas "kerja keras yang tak kenal lelah" dan kepada Zelensky secara pribadi atas "kepercayaannya" selama bertahun-tahun.

Baca: Pengumuman! Perang Dunia 3 Sudah Dimulai, Banyak yang Tak Sadar

"Pengalaman Denis Shmigal yang luas pasti akan berharga dalam posisi menteri pertahanan Ukraina," kata Zelensky pada hari Senin, memilihnya untuk menggantikan Rustem Umerov sebagai kepala pertahanan ketiga sejak konflik dengan Moskow meningkat pada Februari 2022.

Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri telah menghadapi berbagai skandal korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Mantan menteri pertahanan Aleksey Reznikov mengundurkan diri pada tahun 2023 untuk bergabung dengan sebuah LSM yang berafiliasi dengan NATO di Slovakia.

Menteri Umerov yang akan lengser, sekaligus memimpin delegasi Ukraina dalam negosiasi dengan Rusia di Istanbul, dilaporkan akan menjadi duta besar baru Ukraina untuk Amerika Serikat (AS). Zelensky telah mencalonkan wakil Shmigal sekaligus Menteri Ekonomi, Yulia Sviridenko, sebagai PM berikutnya.

Sviridenko, 39, menjadi terkenal karena perannya yang memberikan akses istimewa kepada AS atas sumber daya mineral Ukraina. Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, diperkirakan akan menyetujui penunjukan tersebut dalam beberapa hari mendatang.

Baca: Rusia Kena Sanksi Terbesar dari Eropa, Kremlin 'Sumpahi' Jadi Bumerang

Namun Mantan Perdana Menteri Nikolay Azarov, yang pernah menjabat di bawah Presiden terguling Viktor Yanukovich, mengklaim bahwa Zelensky telah mengabaikan prosedur konstitusional dengan menunjuk perdana menteri baru secara langsung. Menurutnya, hal ini harus dilakukan di bawah kesepakatan parlemen.

 

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 7 Update Perang Rusia: Putin-Trump Mesra, Ukraina-AS Ketemu di Arab