AHY Mau Supir Truk RI Sejahtera, Kemnaker Bakal Lakukan Ini

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia
17 July 2025 17:25
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)
Foto: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (CNBC Indonesia/Robertus Andrianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memiliki rencana untuk mensejahterakan para supir truk sehingga tidak perlu nekat dengan mengangkut muatan hingga over dimension and overload (ODOL). Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menaruh perhatian lebih terhadap kesejahteraan supir truk.

Ia mengatakan para supir truk harus mendapatkan jaminan kesehatan hingga ketenagakerjaan.

"Yang tidak kalah penting dan bahkan selalu diutamakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, oleh kita semua, bahwa kesejahteraan para pengemudi ini juga harus diperhatikan. Upahnya bagaimana, benefit untuk kesehatan, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan ketenagakerjaan juga harus dipastikan," ucap AHY saat konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat pada Kamis (17/7/2025).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Kris Puntadi menjelaskan terkait kesejahteraan supir truk, pemerintah akan coba mendiskusikan dengan pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Para sopir tadi itu didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka benar-benar bukan hanya kesejahteraan tapi juga perlindungan," ucap Kris Puntadi yang juga turut hadir dalam konferensi pers bersama AHY.

Aksi demonstrasi sopir truk di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Foto: Aksi demonstrasi sopir truk di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Aksi demonstrasi sopir truk di jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Rabu (2/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Selain itu juga, Kris mengatakan bahwa yang akan dilakukan oleh Pemerintah adalah mengupayakan tarif supir truk yang adil.

"Terkait dengan kesejahteraan pengemudi, ini pasti ada kaitannya dengan masalah tarif nantinya. Ini dalam rapat tadi juga sudah dibahas pencarian lanjut untuk penentuan tarif daripada angkutan barang," kata Kris.

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong agar upah dari supir truk muatan akan sesuai dengan standar UMP atau UMPK sehingga dapat terjamin dengan keikutsertaan dalam BPJS.

"Yang kami dorong sehingga standar gajinya dengan UMP maupun UMPK itu bisa lebih terjamin. Dan juga keikutsertaan dalam BPJS," ucap Kris.


(ras/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ormas Lagi-lagi Bikin Ulah, Pengusaha Ini Ngaku Kena Palak Rp 25 Juta

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular