Dicecar DPR, Ini Alasan Sebenarnya BPS Tunda Rilis Data Kemiskinan

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik buka suara terkait penundaan rilis profil Kemiskinan di Indonesia Semester | 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I-2025.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar menjelaskan bahwa penundaan rilis dilakukan untuk memastikan kualitas dalam menyajikan data.

Baca: Nasib Orang Miskin Tak Banyak Berubah, Bansos Cuma Buat Bertahan Hidup

Menurutnya, BPS kini menjadi salah satu rujukan yang utama. Maka dari itu, pihaknya perlu memastikan kembali data-data yang diberikan harus sesuai.

"Semakin lama BPS semakin dijadikan rujukan, artinya BPS tidak boleh salah ini yang kami sedang lakukan. Memfinalkan angka dan kami pastikan keakuratan," ujar Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X, Kamis (17/7/2025).

Tak hanya itu, data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia atau World Bank pada Juni lalu juga menjadi alasan ditundanya data kemiskinan. Amalia mengatakan bahwa pihaknya perlu memastikan agar kualitas dari data yang disajikan meningkat.

"Dengan adanya rilis World Bank yang terakhir, jadi double check lagi agar kualitas meningkat sebelumnya," ujarnya.

Amalia pun mengatakan bahwa penundaan rilis data bulanan juga sebelumnya pernah dilakukan. Yakni terhadap data neraca perdagangan bulanan yang biasanya dirilis oleh BPS pada tanggal 15 tiap bulannya.

Baca: Pakar Ragukan Data PBI JKN Terbaru, Orang Miskin Bisa Makin Banyak

Menurutnya, ditundanya rilis data tersebut dilakukan karena pihaknya membutuhkan waktu lebih dari dua minggu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kualitas data. Selain itu, terdapat beberapa data dari PT Pos Indonesia yang belum dapat dimasukkan dalam rilis.

"Saat ini kami mengumumkan di tanggal 1 karena waktu yang hanya 2 minggu tidak cukup double checking kualitas data dan ada beberapa yang belum masuk dari PT pos," ujarnya.

Selain itu, penundaan rilis data menjadi tanggal 1 tiap bulannya juga mempertimbangkan angka ekspor impor yang diumumkan untuk keseluruhan 34 provinsi di Indonesia.

"Kalau tanggal 15 tidak bisa diumumkan karena baru 6 provinsi yang siap," ujarnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BPS Ubah Jadwal Pengumuman Neraca Perdagangan, Catat!