Heboh Beras Oplosan, Titiek Soeharto Perintahkan Ini ke Mentan Amran

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto meminta Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menindak tegas temuan peredaran beras oplosan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ia menegaskan pentingnya penindakan serius agar masyarakat tidak dirugikan.

"Menyangkut mengenai beras oplosan. Ini lagi ramai sekali dibicarakan di masyarakat, tadi Pak Menteri Pertanian sudah sempat menjelaskan sebagian. Tolong ini segera diselesaikan," kata Titiek dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Titiek mendorong agar siapa pun pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras, baik skala kecil maupun besar, diberi sanksi tegas.

"Kalau memang ada yang nakal-nakal, itu yang nakal dikasih efek jera, mau itu yang besar atau yang kecil harus dikasih efek jera, supaya tidak merugikan masyarakat. Saya rasa itu," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran Sulaiman menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap praktik pengemasan ulang dan pengoplosan beras. Pemeriksaan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada 10 provinsi penghasil beras utama.

"Ini kami sampaikan, kami mencoba menganalisa karena ada anomali, dimana satu bulan lalu itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen. Ini terjadi anomali," ungkap Amran.

Padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional meningkat 14% atau sekitar 3 juta ton lebih. "Ada surplus 3 juta ton lebih dari kebutuhan, tetapi harga naik. Sisi lain petani turun. Harusnya kalau petani naik baru bisa naik di tingkat konsumen," jelasnya.

Amran menyebut pihaknya telah mengecek 268 merek dan mengambil sampel yang diuji di 13 laboratorium, termasuk Sucofindo, untuk menghindari perbedaan hasil.

"Ini kami periksa di 13 lab, kami khawatir kalau ada komplain, karena ini sangat sensitif," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 85% beras tidak sesuai standar mutu. "Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos atau langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium," kata dia.

Amran menyatakan telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan. Hasil investigasi Kemendag juga senada, dari 10 sampel yang diambil, 9 diantaranya tidak sesuai mutu.

"Kalau kami temukan 86%, kalau Kementerian Perdagangan temukan 90%," sebutnya.

Kementerian Pertanian juga telah menyurati Kapolri dan Kejaksaan Agung terkait temuan tersebut. "Tanggal 10 sudah diperiksa, ada 26 merek. Dan menurut laporan yang kami terima, mereka sudah mengakui. Sekarang terjadi pergeseran. Jadi sudah ada kesadaran dan mereka tahu," ungkapnya.

Amran pun menegaskan komitmennya untuk membenahi tata niaga beras nasional. "Insyaallah benar-benar ke depan, mohon dukungan seluruh Komisi IV DPR RI, dengan segala kerendahan hati kami mohon, karena ini masa depan pangan kita," tutupnya.