
Mentan Amran Bongkar Beras Oplosan Beredar di Minimarket Terkenal

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah meneliti terkait kasus beras oplosan yang membuat masyarakat dirugikan. Bahkan berdasarkan penelitian tersebut, beras oplosan tersebut diketahui sudah beredar di beberapa minimarket dan supermarket terkenal, sehingga potensi kerugian masyarakat cukup besar.
Maksud dari beras oplosan ini adalah beras medium yang dikemas dan dijual dalam beras premium.
"Iya sudah beredar, supermarket beredar. Itu kita ambil sampel-sampel dari sana semua. Dari semua tingkatan kita ambil sampel berasnya, mulai dari penjual ritel biasa, minimarket, sampai supermarket," ungkap Amran di gedung Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Amran mengaku punya bukti kuat. Dia sudah menguji sampel beras-beras oplosan yang dijual di minimarket dan supermarket terkenal tersebut.
"Ada videonya, ada tokonya lengkap, kemudian kita periksa hasil lab itu 13 lab yang memeriksa. Dari 10 provinsi. Kita periksa satu persatu. Kenapa? Ini kita tidak boleh saling fitnah. Katakanlah, ini untuk 5 kilo, 4 setengah ada juga memang kualitasnya, kualitas beras biasa," ucapnya.
Bahkan, Amran mengaku sudah mengetahui pihak minimarket yang secara tiba-tiba menarik peredaran beras oplosan tersebut setelah Amran melakukan ultimatum kepada pihak yang melakukan kecurangan.
"Kelihatan ada pergerakan penarikan beras di minimarket dan mudah-mudahan itu berdampak baik untuk konsumen," ungkap Amran.
Meski begitu, Amran mengaku tidak akan menindak pihak penjual beras oplosan karena ia mengaku penjual hanya menerima beras dan tidak mengetahui kondisi beras tersebut.
![]() Pantauan harga beras di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
"Kalau saran saya, yang ditindak ya pihak produsennya, bukan pedagang atau penjual, apalagi pedagang kecil, karena mereka tidak tahu kondisinya bagaimana, mereka hanya menerima sudah dalam bentuk kemasan," terangnya.
Sebelumnya, Amran mengaku geram dengan pihak yang telah memainkan beras sehingga harganya mengalami kenaikan, padahal pasokannya cukup tinggi. Tak hanya itu saja, beras yang dioplos pun juga berasal dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengkalkulasikan potensi kerugian negara akibat pengoplosan beras SPHP ini mencapai Rp 10 triliun dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau sebesar Rp 2 triliun per tahunnya.
Ia menduga pengoplosan ini didukung oleh mafia beras. Selain itu, ada pihak yang tetap mendistribusikan SPHP di tengah musim panen raya. Padahal, bantuan SPHP resmi diberhentikan sementara sepanjang periode panen raya beberapa waktu lalu.
"Ini tidak boleh terjadi. Panen raya, kemudian diguyur SPHP, di Cipinang lagi. Lagi puncaknya 50 ribu ton per hari, stok, tiba-tiba diguyur SPHP," ungkapnya.
Amran menegaskan penindakan terhadap produsen pengoplos beras harus dilakukan segera untuk mencegah anomali pada komoditas beras.
Karenanya, Satgas Pangan mulai memanggil pemilik 212 merek beras medium-premium yang diduga dioplos.
"Ada 212 merek beras medium-premium harus ditindak," pungkasnya.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Mentan Ancam Pedagang Sembako Nakal, Toko Bisa Disegel
