Trenggono Beberkan Jurus Kelola Iklim Demi Ekonomi, Mau Revisi UU Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mendadak mengangkat isu iklim dan pentingnya pengelolaan laut dalam jangka panjang. Ia menilai laut memiliki peran krusial, bukan hanya untuk ekologi, tapi juga menyimpan potensi besar bagi ekonomi nasional, terutama di tengah krisis iklim global yang semakin nyata.

"Sebetulnya ada potensi besar. Ke depan itu adalah soal bagaimana mengelola iklim dengan baik. Itu bukan berarti kemudian tidak menghasilkan atau mendatangkan nilai ekonomi. Tapi sebetulnya juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Trenggono pun menyoroti bagaimana negara-negara Eropa Barat telah berhasil menjaga kebersihan lingkungannya. Katanya, udara di sana bahkan stabil, di mana angka Indeks Kualitas Udara (AQI) dengan nilai di bawah 40, yang menunjukkan kualitas udara yang bersih dan sehat.

"Mereka sudah demikian giatnya, sedemikian luar biasa untuk mengelola lingkungan yang menjadi bersih. Udara yang bisa kita cek itu udara yang selalu di bawah angka 40. Jadi warnanya itu selalu hijau. Tapi kalau kita di Indonesia.. kalau di Indonesia Timur masih hijau, tapi di Jawa terutama sudah merah atau nggak kuning," tuturnya.

Ia menyebut, potensi ekonomi bisa terus tumbuh tanpa harus merusak lingkungan. Justru pengelolaan yang baik akan memberikan manfaat lebih besar, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

"Yang menghasilkan emisi yang tinggi, yang memproduksi CO2 dan seterusnya, selalu harus bisa dikurangi. Dan kemudian wilayah kita bisa menjadi lebih bersih," ucap dia.

Menurutnya, laut menyimpan kekuatan besar, baik sebagai penjaga iklim maupun sumber ekonomi. Sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan empat tahun lalu, ia telah mencanangkan lima kebijakan jangka panjang yang ia harap bisa diadopsi seluruh provinsi di Indonesia.

"Ini akan menjadi sangat lebih baik, dan kita betul-betul bisa menjaga Indonesia, memonetisasi sektor ekonomi, sekaligus juga menjaga ekologi tetap seimbang," kata Trenggono.

Adapun salah satu kebijakan dari lima prioritas program utama KKP adalah memperluas kawasan konservasi laut Indonesia, menjadi 30% dari total wilayah perairan nasional pada tahun 2045 mendatang.

"Ini sudah kita umumkan kepada dunia, bahwa kita akan memperluas kawasan konservasi, hingga mencapai 30% luas wilayah perairan Indonesia. Di tahun 2045 harapannya akan mencapai 97,5 juta hektare," jelasnya.

Trenggono juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan konservasi karena biota laut di dalamnya memiliki peran vital dalam regenerasi ekosistem perairan.

"Idealnya sebetulnya tidak boleh diganggu, karena di dalamnya itu penuh sekali biota kelautan kita yang betul-betul harus dijaga, dan dibiarkan mereka berkembang. Karena dampaknya memijahkan diri, akan menetas, dan seterusnya, yang jumlahnya miliaran," terang dia.

Lebih lanjut, Trenggono memaparkan data aktivitas kapal perikanan di wilayah laut Indonesia per 15 Juli 2025 pagi hari. Berdasarkan data tersebut, wilayah laut Indonesia tampak sangat padat. Menurutnya, jika ditambah dengan kapal niaga dan jenis kapal lainnya, maka jumlahnya akan jauh lebih besar.

"Bayangkan situasi laut kita sebetulnya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan ini 24 jam tidak ada hentinya penangkapan ikan di laut kita. Bayangkan generasi yang akan datang menjadi seperti apa," ucapnya.

Ia menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kawasan konservasi demi masa depan. "Ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa," tukas dia.

Trenggono menyampaikan, saat ini luas kawasan konservasi laut Indonesia telah mencapai 29,7 juta hektare. Targetnya, jumlah itu terus ditingkatkan hingga menyentuh angka 97,5 juta hektare pada tahun 2045 mendatang.

"Kalau ditanya 'Pak, kalau kita lakukan itu manfaatnya apa?' Secara ekologi biota kelautan kita akan terjaga dengan baik, tidak terjadi kepunahan. Lalu secara alam juga kemudian akan menjadi baik. Lalu dia juga akan menyerap karbon dan menjaga, lalu kemudian memproduksi oksigen dengan baik, sehingga kehidupan umat manusia juga tetap bisa terjaga," jelasnya.

Tak hanya itu, Trenggono menyinggung peluang ekonomi dari konservasi laut, terutama melalui skema perdagangan karbon (carbon trading). "Jadi nanti kalau ada industri, baik di luar ataupun di dalam negeri, itu sudah mulai... seberapa besar mereka memproduksi CO2, sebesar itu juga dia mesti kompensasi kepada karbon," sambungnya.

Menutup pemaparannya, Trenggono menyebut akan mendorong revisi Undang-Undang Kelautan agar manfaat konservasi laut bisa lebih besar dirasakan daerah.

"Nanti berikutnya tentu kita akan bisa bicara secara khusus, untuk kemudian kita mengajukan kepada Komisi IV DPR RI. Nanti diinisiasi untuk mungkin di Undang-Undang Kelautan ada yang harus kita ubah, supaya bagaimana manfaatnya ini betul-betul bisa turun kepada daerah juga bisa begitu," pungkasnya.