Pemerintah Akan Gelontorkan Rp245 M Buat Aksesi OECD, Dicicil 3 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia tengah menjalani proses aksesi keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Kementerian Keuangan mengungkapkan untuk aksesi ini dibutuhkan pendanaan sebesar EUR 13,62 juta tau sekitar Rp 245,26 miliar (asumsi kurs 1 EUR/Rp 18.000).

Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin mengungkapkan bahwa jumlah pendanaan ini bisa dilakukan secara bertahap melalui tiga termin

"Ini adalah yang menjadi perhatian pada raker pada tahun lalu mengenai aksesi OECD, dapat kami sampaikan bahwa kebutuhan dukungan pendanaan khusus aksesi ini di EUR 13,6 atau sekitar Rp 245,26 miliar (Asumsi kurs 1 EUR/Rp 18.000)," ujar Masyita dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI, Senin (15/7/2025).

Masyita merincikan untuk termin pada tahun 2024 sebesar Rp 50,9 miliar, dilanjutkan pada tahun 2025 sebesar Rp 105,264 miliar dan tahun 2026 sebesar Rp 89,010 miliar.

Adapun anggaran tersebut pada awalnya masuk ke dalam anggaran Badan Kebijakan Fiskal. Kini akan dibiayakan melalui Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

"kami laporkan juga telah dibentuk tim Tahun 2024 diketuai Menko Perekonomian dan kami di Kementerian Keuangan menjadi koordinator dari beberapa bidang yang terkait dengan bidang yang kami kerjakan di sektor keuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh Indonesia bila akhirnya diterima sebagai negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ia mengatakan, keuntungan pertama ialah semakin terbuka lebarnya pasar-pasar tujuan ekspor baru bagi Indonesia. Sebab, OECD yang beranggotakan 38 negara dengan kapasitas ekonomi besar dan mayoritas negara-negara maju menguasai 3/4 atau 75% aktivitas perdagangan dunia.

"Sehingga tentu ini membuat barang kita juga lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas," kata Airlangga saat konferensi pers hasil menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis, dikutip Kamis (5/6/2025).

"Jadi tentu OECD ini bisa menjadi buffer karena ini 3/4 daripada global trade. Tentu kita berharap bahwa perdagangan kita dengan 3/4 negara ini setelah Indonesia diterima aksesinya, maka negara-negara ini terbuka terhadap produk-produk barang dan jasa dari Indonesia," tegasnya.

Keuntungan kedua, ia menilai, Indonesia akan mendapatkan sumber dana-dana investasi baru dengan bergabung ke dalam OECD. Sebab, OECD memiliki ketentuan terhadap seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan kebijakan berstandar negara maju.

"Nah tentu kita melihat bahwa jangka pendek persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tinggi walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja," paparnya.